BERANDA.CO, Samarinda – Cerita MW setali tiga uang dengan PR. Perempuan berjilbab ini hanya menerima Rp 35 ribu untuk kehadirannya di tempat kerja pada April 2023.
PR ingat benar momen saat ia berhadapan dengan salah satu sosok di manajemen RS Haji Darjad. Dalam kesempatan itu, dinyatakannya setiap absensi yang mereka lakukan –dalam bahasanya per finger– dihargai Rp 5 ribu. Tak dijelaskan secara spesifik, apakah nilai tersebut termasuk upah PR atau terpisah.
“Beliau sendiri yang ngomong,” tegasnya.
PR adalah karyawati RSHD yang bergabung sejak Januari 2022. Ia memutuskan resign pada Senin 1 Mei 2023 lalu setelah tak ada kejelasan perihal upah dari manajemen RSHD. “Di Maret saya masih menerima separuh gaji, Rp 1.543.000,” ujarnya. “Sampai saat ini, kami hanya dijanjikan. Janjinya bulan 6 untuk pelunasan. Tapi sampai sekarang tidak jelas kapan saya akan dibayar,” timpal PR.
Berbeda dengan MW perihal seragam kerja, PR menolak mengembalikannya. Dasarnya jelas, PR merasa tak ada kesepakatan apapun dengan manajemen RSHD mengenai hal tersebut. “Tidak ada kesepakatan di awal. Tidak ada juga tanda tangan atau apapun mengenai pengembalian seragam sejak awal,” bebernya.
Upaya PR untuk mengkonfirmasi kejanggalan kebijakan ini tak hanya sampai disitu, melalui salah seorang supervisi, PR mempertanyakan kebijakan ini dengan dalil di atas. Sang supervisi justru tak bisa memberikan jawaban yang konkret dan menanyakan kembali masalah ini kepada salah satu sosok manajemen tersebut.
Sebagai informasi, manajemen RSHD membuat kebijakan khusus bagi karyawan yang memutuskan resign. Mereka diminta wajib mengembalikan seragam kerja. Namun, pengembalian seragam kerja itu tidak gratis. Karyawan harus membayarnya sebesar Rp 1 juta dari uang sisa gaji mereka. Manajemen RSHD berdalih, potongan itu untuk membayar upah jahit seragam kerja. (fai)
