spot_img

Ada Pasal yang Dihilangkan di Ranperda Bahasa dan Sastra Daerah, Ini Alasannya

BERANDA.CO – Salah satu pasal di Ranperda Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dihilangkan. Alasannya, pasal tersebut disinyalir bakal menimbulkan masalah dikemudian hari. Penghilangan pasal ini pun disebut telah disepakati.

Veridiana Huraq Wang, Ketua Pansus Ranperda Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah mengungkapkan, pasal yang dimaksud adalah Pasal 7 yang terdapat di Bab III yang berisi cakupan bahasa daerah.

“Dihilangkannya isi pasal ini karena dikhawatirkan menimbulkan salah persepsi masyarakat,” katanya, saat memberikan keterangan pers bersama dua anggota pansus lain, Martinus dan Komariah.

Menurut politisi PDI-P ini, pasal-pasal lain di Ranperda Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dianggap sudah sesuai. Maka, tinggal ada beberapa penambahan untuk memperkuat Ranperda tersebut.

BACA JUGA  Veridiana Huraq Wang, Jalan dan Jembatan di Dua Kabupaten Akan Dibenahi

“Seperti misalnya dalam pasal yang mengatur muatan lokal bahasa daerah yang diajarkan di sekolah, dan keterlibatan perguruan tinggi dalam pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah,” ucapnya.

BACA JUGA  Komisi III Ingatkan Tak Saling Lempar Kewenangan Soal Mahulu

Kata Veridiana Huraq Wang, sebelum RDP, Pansus Ranperda Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sudah berkonsultasi dengan Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.

Dari dua kementerian itu diperoleh saran. Diantaranya sesuai dengan kewenangan daerah, Ranperda itu tidak mengatur mengenai Bahasa Indonesia, mengubah judul Ranperda dari “Pengutamaan Bahasa Indonesia serta Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah” menjadi “Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah”. Selanjutnya, menggali dan menetapkan bahasa daerah yang menjadi kekhasan Kaltim.

BACA JUGA  Partisipasi Ormas Dalam Pilkada 2024, Garda Terdepan Demokrasi dan Kemajuan

Sedangkan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud menyarankan dalam Ranperda tetap mengatur bahasa daerah, sebagai sarana pendukung dan sumber pengembangan bahasa Indonesia. “Bahasa daerah Kaltim digunakan sebagai penyampaian informasi publik dan menjadi ciri khas Kaltim,” jelasnya. (adv)

.

Facebook Comments Box

spot_img

Baca Juga

Artikel Terkait

Facebook Comments Box
google-site-verification=2BD9weAnZwEeg5aPSMuk5688uWcb6MUgj2-ZBLtOHog