BERANDA.CO, Samarinda — APBD Kaltim 2026, khususnya terkait proyeksi pendapatan, defisit, hingga penurunan dana transfer pusat, menjadi sorotan utama Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kalimantan Timur, Sabtu malam (29/11/2025). Sikap tersebut disampaikan Syahariah Mas’ud selaku juru bicara fraksi di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar.
Syahariah menegaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan memiliki posisi strategis karena memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kaltim 2025–2029. Tema pembangunan 2026, yakni “Peningkatan Pondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, dinilai harus benar-benar mencerminkan konsistensi kebijakan pembangunan daerah.
Syahariah merinci proyeksi pendapatan daerah yang diajukan pemerintah provinsi. “Total pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp14,20 triliun, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Rp10,75 triliun, Pendapatan transfer: Rp3,12 triliun, Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp332,22 miliar,” ujar Syahariah dalam paripurna.
Sementara total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun. Syahariah menjelaskan pembagian belanja, mulai dari belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, hingga belanja transfer Rp5,89 triliun. Adapun sisi pembiayaan bersumber dari SILPA sebesar Rp900 miliar. “Belanja tersebut terbagi ke dalam beberapa pos… Adapun untuk sisi pembiayaan, pemerintah provinsi mengajukan rencana penerimaan pembiayaan melalui Sisa Lebih Anggaran (SILPA) sebesar Rp900 miliar,” ucapnya.
Golkar juga menyoroti tajam turunnya pendanaan pusat. Syahariah mengungkapkan bahwa dana transfer mengalami pengurangan signifikan hingga 66,39 persen. “Dana transper dari pusat awalnya Rp9,33 triliun ada pemangkasan sekitar Rp6 triliun menjadi Rp3,13 triliun, kondisi tersebut dapat menimbulkan guncangan besar terhadap proses penyusunan APBD 2026, mengingat ketergantungan daerah pada dana transfer masih cukup tinggi, dalam kondisi ini, pemerintah dan DPRD Kaltim perlu benar-benar selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” tegasnya.
Menghadapi kondisi fiskal yang melemah, Fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi memastikan RAPBD lebih fokus pada penguatan fondasi pembangunan sesuai delapan arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2026. Evaluasi menyeluruh juga diminta agar tetap sejalan dengan kapasitas fiskal yang menurun.
“Dengan kondisi fiskal yang menantang, Fraksi Golkar menekankan perlunya kebijakan anggaran yang efisien, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat,” tutup legislator asal Dapil PPU–Paser tersebut. (adv/red)
