BERANDA.CO, Samarinda — Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi sorotan utama Fraksi PKB dalam menanggapi APBD Kaltim 2026. Anggota Fraksi PKB DPRD Kaltim, Abdurrahman KA, menilai hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran.
Menurut Abdurrahman, penurunan DBH dan TKD juga berdampak langsung terhadap persiapan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai pemerintah harus terbuka mengenai berbagai pemangkasan agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
Abdurrahman menekankan bahwa penjelasan kepada masyarakat menjadi kunci penting, terutama ketika beban Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp10,75 triliun. “Pemangkasan membuat kita harus menjelaskan kepada masyarakat, terkait dengan bagaimana rasional kita menargetkan PAD mencapai Rp 10,75 trilliun. Tentu inovasi yang akan diterapkan seperti apa, terutama jika rencana tersebut menyasar pada peningkatan retribusi dan pajak publik,” ucap Abdurrahman KA.
Selain menyoroti pendapatan, Fraksi PKB juga mengkritik komposisi belanja daerah yang dinilai tidak seimbang. Dominasi belanja operasional yang lebih besar dibanding belanja modal dianggap belum mendukung efektivitas anggaran. Abdurrahman menilai hal itu terlihat dari rendahnya alokasi pembangunan infrastruktur, yang hanya mencapai Rp1,6 triliun.
Ia berharap pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan anggaran agar tetap konsisten dan berkelanjutan. Percepatan realisasi APBD, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk memperkuat perputaran ekonomi daerah.
“Untuk itu, perlunya realisasi APBD secara massif dan cepat. Tujuannya, tentu untuk memutar roda ekonomi lebih cepat dan kuat,” tandasnya. (adv/red)
