spot_img

Dua Daerah di Kaltim Tak Usulkan Dana Percepatan Penanganan Stunting di 2025

BERANDA.CO, Samarinda – Percepatan penanganan stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) terhambat oleh minimnya usulan bantuan keuangan (bankeu) spesifik dari dua daerah, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal ini terungkap dalam Rembuk Stunting 2024 tingkat provinsi di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (25/6).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan kekecewaannya atas tidak adanya usulan bankeu spesifik dari Mahulu dan PPU di tahun 2025. Padahal, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan bankeu khusus untuk penanganan stunting dan telah membantu 10 kabupaten/kota lainnya di tahun 2024.

“Ini yang kita sayangkan. Kami tidak bisa memberikan intervensi untuk memberikan alokasi bantuan keuangan tanpa input di SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah),” ungkap Sri Wahyuni.

BACA JUGA  Raih Golden Buzzer di America's Got Talent, Putri Ariani: Enggak Nyangka dan Terharu

Ia menegaskan bahwa pemprov tidak dapat memaksakan alokasi bankeu tanpa usulan dari daerah. Di tahun 2025, hanya ada delapan kabupaten/kota yang menyampaikan usulan bankeu spesifik untuk stunting.

Meskipun Mahulu memiliki prevalensi stunting terendah di Kaltim (14,80%), Sri Wahyuni tetap mendorong upaya percepatan penurunan stunting di semua daerah. Ia berharap di tahun depan, intervensi untuk penurunan stunting di Mahulu dan PPU dapat lebih baik.

“Karena itu kita akan lihat, yang dak memerlukan dana percepatan stunting dari provinsi, mudahan-mudahan tahun depan intervensi untuk penurunan stuntingnya isa lebih baik,” ujarnya.

Sri Wahyuni menekankan bahwa pemprov, pemkab, dan pemkot memiliki tanggung jawab bersama untuk mencapai target penurunan stunting di Kaltim menjadi 14% di tahun 2025.

BACA JUGA  Evaluasi dan Pengendalian Makanan Logistik di BPBD Kaltim Untuk Pengungsi

“Tapi dari tahun lalu kita hanya turun 1 persen. Artinya, effort kita harus lebih baik,” ungkapnya.

Ia mendorong upaya dan inovasi dari setiap daerah untuk mempercepat penurunan angka stunting.

“Kita di level provinsi agak lewat sedikit dari jadwal, tetapi kita upayakan akhir bulan ini sebelum RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dituntaskan, kita sudah bisa menyimak apa sudah dilakukan teman-teman kabupaten/kota untuk percepatan penurunan stunting dan apa yang akan dilakukan kedepan,” urainya. (red)

Facebook Comments Box
spot_img

Baca Juga

Artikel Terkait

google-site-verification=2BD9weAnZwEeg5aPSMuk5688uWcb6MUgj2-ZBLtOHog