BERANDA.CO, Samarinda – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melaporkan hasil pelaksanaan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang dilakukan di enam daerah pemilihan (dapil) pada Senin (1/12) berlangsung di Gedung Utama (B) Kawasan Kantor DPRD Kaltim. Dari kegiatan tersebut, tercatat 619 aspirasi masyarakat yang dihimpun dari 185 titik di delapan kabupaten/kota.
Reses yang berlangsung pada 24–30 Oktober 2025 ini telah dirampungkan dan disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sayyid Muziburrahman, menjelaskan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan perbaikan dan pengadaan infrastruktur. Permohonan tersebut meliputi perbaikan akses jalan, jembatan, drainase hingga normalisasi sungai.
Selain infrastruktur, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat.
“Permintaan infrastruktur menduduki posisi tertinggi, lalu keluhan terhadap ketersediaan air bersih, kualitas air yang masih keruh, proses distribusi yang terhambat, hingga jaringan pipa sekunder yang sangat minim, menjadi laporan masyarakat kepada Fraksi Golkar untuk diberikan atensi oleh DPRD Kaltim,” ujar Sayyid.
Di sektor pendidikan, publik Kaltim menyoroti program pendidikan gratis yang diinisiasi Pemprov Kaltim. Masyarakat menunggu kejelasan teknis dan persyaratan bantuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK/SLB. Permintaan pembangunan sekolah baru, renovasi fasilitas pendidikan, laboratorium, serta penyediaan bahan ajar juga banyak disampaikan.
Pada sektor kesehatan, masyarakat meminta peningkatan kualitas layanan, terutama terkait pelayanan BPJS. Penambahan sarana dan fasilitas posyandu bagi balita dan lansia dinilai mendesak di beberapa daerah, termasuk Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Berau.
Adapun pada sektor UMKM, warga mengharapkan pemerintah memberi kemudahan akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, hingga perluasan akses pasar untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Sayyid menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim.
“Untuk itu, hasil reses ini nantinya akan dibahas dan dijadikan sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim, yang akan diintegrasikan dalam proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk selanjutnya akan dimasukkan dalam proses penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya,” tandasnya. (adv/red)
