BERANDA.CO, Samarinda – Kekurangan fasilitas pendidikan menengah di Kalimantan Timur kembali mencuat sebagai darurat pendidikan Kaltim, sebuah kondisi yang menuntut perhatian cepat di tengah meningkatnya jumlah peserta didik dan keterbatasan sekolah negeri. Isu ini menjadi kata kunci penting bagi masa depan generasi muda, terutama ketika kebijakan dan infrastruktur belum berjalan beriringan.
Situasi tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara Komisi IV DPRD Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah dinilai belum memiliki strategi jangka panjang yang kuat dalam penyediaan sekolah menengah.
Menurut Andi Satya, pertumbuhan jumlah siswa meningkat jauh lebih cepat daripada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Ketimpangan itu semakin diperburuk oleh kebijakan zonasi yang justru membuat sebagian pelajar harus menempuh jarak panjang hanya untuk mendapatkan layanan pendidikan.
“Banyak siswa harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk masuk sekolah negeri. Ini menandakan sistem saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Andi Satya.
Selain minimnya pembangunan sekolah baru, Komisi IV juga menemukan bahwa sejumlah rencana pembangunan yang diusulkan kabupaten/kota terhambat akibat persoalan legalitas lahan. Banyak proposal tidak dapat diproses karena dokumen kepemilikan lahan belum lengkap, sehingga proyek pendidikan tidak dapat dilanjutkan.
Kota Balikpapan menjadi daerah dengan kebutuhan USB paling mendesak, terutama di tingkat SMA. Sementara Samarinda menghadapi persoalan kelebihan kapasitas seperti yang terjadi di SMA Negeri 2, di mana satu sekolah melayani dua kecamatan sekaligus.
Andi Satya menekankan bahwa kapasitas fiskal daerah harus dihitung secara lebih realistis. Dengan penyesuaian APBD 2026, proyek pendidikan yang belum siap berpotensi masuk daftar tunggu tanpa kepastian kapan dapat direalisasikan.
“Jika perencanaan tidak disesuaikan dengan anggaran riil, kebutuhan pembangunan sekolah hanya akan menumpuk setiap tahun tanpa ada penyelesaian,” tegasnya. (adv/red)
