BERANDA.CO, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk segera menindaklanjuti penanganan kasus kekurangan gizi kronis atau stunting. Stunting di Kaltim masih tinggi, mencapai 23 persen, menjadi prioritas pusat, dan telah mendapatkan berbagai bantuan untuk penanganan.
Ananda Emira Moeis, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim, menekankan bahwa stunting merupakan masalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus. Menurutnya, penanganan stunting harus melibatkan berbagai faktor, mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga peran pemerintah dalam optimalisasi posyandu di desa-desa.
“Pemerintah memiliki peran vital dalam penanganan stunting, termasuk optimalisasi posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai prosedur, tumbuh kembang anak dapat terawasi oleh penggiat Posyandu,” ungkapnya.
Ananda menyebut bahwa bantuan dari pemerintah pusat dan daerah sudah diberikan dengan baik untuk posyandu, namun dia berharap penanganan stunting dapat lebih dimaksimalkan untuk mencapai angka di bawah standar nasional. Posyandu dianggapnya sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.
Legislator daerah pemilihan Samarinda ini juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menangani stunting. Ia menambahkan bahwa penekanan stunting sejalan dengan persiapan Kaltim menghadapi tantangan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kita penyangga utama IKN. Kita mesti menyiapkan SDM berkualitas yang mumpuni,” tandas Ananda. (adv/dprd kaltim)
