BERANDA.CO, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimanntan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi mengungkapkan tindak lanjut pengelolaan CSR Kaltim sebagai dukungan pembiayaan pembangunan daerah.
Ia menilai peran pendanaan CSR perlu dioptimalkan untuk menopang sejumlah program prioritas pemerintah daerah. “Mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD itu sangat penting. Sinergi ini sangat krusial dalam rangka memaksimalkan peran pendanaan CSR bagi pembangunan Kaltim,” ujar Darlis.
Politisi PAN Kaltim ini menegaskan digitalisasi data dan program CSR menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan transparansi dan efektivitas penyaluran. Ia pun menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan menarik dana CSR secara langsung, melainkan menyediakan perencanaan program yang belum terbiayai APBD namun tetap tepat guna.
“Dengan kita bersinergi maka kita bisa memilah mana program yang bisa kita arahkan menggunakan APBD dan mana program yang kita arahkan melalui CSR,” jelas Darlis.
Legislator asal dapil Samarinda ini mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat yang telah menerapkan model pengelolaan CSR melalui Tim Fasilitasi di bawah Bappeda, sehingga tidak terjadi duplikasi maupun tumpang tindih program. Komisi IV menilai model tersebut dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kaltim.
Daris pun mengungkapkan rekomendasikan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Evaluasi diperlukan untuk menyelaraskan aturan dengan kebutuhan pembangunan terbaru, melibatkan Baznas, serta memastikan integrasi dan digitalisasi program CSR. Biro Hukum Setda Kaltim dan Bappeda Kaltim diminta segera menindaklanjuti proses evaluasi tersebut.
Selain itu, untuk mendukung percepatan digitalisasi data CSR, disepakati bahwa Tim Sakti CSR akan memberikan pendampingan teknis. (adv/red)
