BERANDA.CO, Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali membuka ruang dialog publik melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu siang, 26 November 2025. Agenda tersebut memfokuskan pembahasan pada kebutuhan pembangunan sekolah baru serta proses penegerian sejumlah SMA di Muara Kaman dan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan aspirasi itu datang langsung dari masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan. Menurutnya, kebutuhan fasilitas sekolah di dua wilayah tersebut sudah berada pada tahap mendesak.
“RDP hari ini menerima aspirasi dari teman-teman Kukar terkait usulan pembangunan sekolah baru dan penegerian beberapa SMA di sana,” jelas Satya usai rapat.
Satya memaparkan, keberadaan sekolah di wilayah tersebut masih sangat terbatas, sementara jumlah siswa meningkat setiap tahun. Kondisi itu diperparah oleh penerapan sistem zonasi, yang membuat sebagian siswa harus menempuh jarak jauh karena tidak adanya sekolah di sekitar domisili mereka.
“Usulan ini muncul karena jumlah sekolah sangat terbatas. Dengan sistem domisili, banyak siswa harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah,” katanya.
Komisi IV memastikan bahwa setiap usulan pembangunan akan melalui proses penilaian kelayakan secara menyeluruh. Tahap pertama yang harus dipenuhi adalah memastikan status lahan clean and clear.
“Kami sudah sampaikan bahwa status lahannya harus clean and clear terlebih dulu,” tegasnya.
Apabila verifikasi lahan selesai, hasil kajian Komisi IV akan diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk ditindaklanjuti.
Namun Satya mengingatkan bahwa APBD 2026 mengalami penyesuaian akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga semua usulan pembangunan harus melalui proses prioritas yang ketat.
“APBD kita tahun 2026 ada pemotongan, jadi pembangunan baru harus sangat rasional,” ujarnya.
Menurut laporan dari Disdikbud Wilayah III, terdapat lima usulan pembangunan sekolah, masing-masing dengan permasalahan berbeda. Ada yang masih menunggu proses hibah lahan, ada pula sekolah swasta milik yayasan yang mengajukan penegerian.
“Semua harus didalami dulu agar tidak salah langkah,” tambahnya.
Satya menegaskan, kebutuhan penambahan SMA tidak hanya terjadi di Kukar. Balikpapan menjadi daerah dengan kebutuhan sekolah baru paling tinggi, dan saat ini telah diusulkan pembangunan dua sekolah baru pada tahun anggaran mendatang.
Sementara di Samarinda, terutama wilayah Samarinda Kota dan Samarinda Ilir, kondisi serupa juga terjadi. Saat ini hanya terdapat satu SMA negeri, yaitu SMA Negeri 2, yang menampung beban siswa cukup tinggi.
“Bukan hanya Kukar. Balikpapan dan Samarinda juga sangat membutuhkan sekolah baru,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar Kaltim ini menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim. Ia juga menyebut roadmap pendidikan yang diusulkan gubernur sangat membantu dalam memetakan kebutuhan pembangunan.
“Harapan kami pendidikan Kaltim semakin maju. Pemerataan fasilitas adalah kunci,” pungkasnya. (adv/red)
