BERANDA.CO, Samarinda — Anggaran pendidikan Kaltim pada 2026 dipastikan masih didominasi oleh belanja rutin seperti gaji guru, TPP, dan Bosda, sehingga serapannya cenderung tinggi dan stabil.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, di Samarinda.
“Karena isinya memang anggaran dinas pendidikan itu banyak gaji, banyak kesejahteraan, sangat terealisasi aja itu,” ungkapnya.
Agusriansyah menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan pegawai daerah menjadi komponen belanja wajib yang terus berjalan setiap bulan sehingga realisasi anggarannya bergerak cepat.
“Karena gaji kan berjalan terus tiap bulan, TPP juga jalan tiap bulan, jadi paling tambahan tambahannya dalam bentuk Bosda dan sebagainya,” terangnya.
Namun, ia menilai tantangan terbesar justru berada pada belanja infrastruktur pendidikan yang sering terkendala aturan dan batasan waktu pengerjaan.
“Saya rasa yang repot itu kalau memang infrastrukturnya, memang perubahannya tidak diperbolehkan ada infrastruktur yang memang tidak bisa terkejar untuk diselesaikan,” jelasnya.
Agusriansyah menyebut bahwa anggaran yang belum terserap kemungkinan besar berada pada pos Bosda, mengingat pendistribusiannya masih berlangsung.
“Artinya, sisanya itu kemungkinan memang sudah dihitung bahwa itu mungkin Bosda yang memang belum turun,” tuturnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Gubernur Kaltim mengenai capaian realisasi anggaran. Menurutnya, belanja pendidikan secara umum masih dapat dipahami karena sebagian besar dialokasikan untuk kesejahteraan tenaga pendidik.
“Beberapa persoalan, terus misalnya gaji, TPP, salah itu Bapak Gubernur menyatakan secara keseluruhan, reportating katanya bisa mencapai di 92%,” ungkapnya.
Agusriansyah menegaskan bahwa kebijakan penggratisan biaya pendidikan tidak membuat sekolah kehilangan sumber pendanaan. Pemerintah tetap menyalurkannya melalui Bosda, termasuk untuk kebutuhan seragam.
“Penggantian itu bukan berarti nggak dibayar, siswa ya enggak bayar, pemerintahnya yang mendistribusikan dalam bentuk Bosda, termasuk juga nanti dalam bentuk belanja pakaiannya,” tambahnya.
Ia memastikan distribusi seragam siswa telah mulai dilakukan sebagai bagian dari implementasi program pendidikan gratis.
“Sekarang kan baru mulai didistribusikan juga, satu stel itu,” tegasnya.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan, Kutai Timur, Bontang, dan Berau ini pihaknya tetap menghormati target realisasi anggaran yang disampaikan Gubernur Kaltim.
“Itu kembali ke Bapak Gubernur, apa yang diucapkan memang akan terealisasikan, kita nggak boleh juga bisa ngomong nggak terealisasikan,” pungkasnya. (adv/red)
