BERANDA.CO, Samarinda – Kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 secara otomatis akan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD, yang juga mengalami kenaikan.
“Anggaran pendidikan yang besar harus direncanakan dengan cermat, sehingga pengeluaran pendidikan berfokus pada kebutuhan pendidikan masyarakat, bukan hanya pada kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Fraksi PKB, Sutomo Jabir.
Oleh karenanya, dengan kenaikan tersebut Sutomo Jabir berharap dengan kenaikan signifikan dalam APBD Kaltim, dari Rp17,1 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp20,67 triliun pada tahun 2024 akan mendorong pemanfaatannya agar tepat sasaran, terutama dalam sektor pendidikan.
Selain itu, Sutomo Jabir juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan di Kaltim, dimana masih ada banyak yang belum memadai atau bahkan sekolah yang belum dibangun untuk memenuhi kebutuhan siswa. Di beberapa Kabupaten/Kota, ia menyebutkan bahwa terdapat masalah dengan keterbatasan ruang kelas.
Ironisnya, ada sekolah yang harus melakukan proses belajar mengajar di balai desa.
“Program prioritas wajib belajar 12 tahun, namun di salah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tidak ada satupun sekolah tingkat SMA,” ungkap Sutomo Jabir.
Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan dan memperluas cakupan sekolah di daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Tujuannya adalah agar alokasi anggaran pendidikan tidak hanya berfokus pada daerah perkotaan.
“Dengan anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun, kita tidak boleh hanya memprioritaskan modernisasi pembelajaran di perkotaan. Seakan-akan api yang jauh dari panggangan,” tandas Sutomo Jabir. (adv)
