BERANDA.CO, Balikpapan — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2024 guna mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Rapat berlangsung di Balikpapan, Selasa (25/11/2025).
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Sejumlah anggota Banggar DPRD Kaltim turut hadir, termasuk Yusuf Mustafa, Muhammad Husni Fahruddin, Abdulloh, Syarifatul Sya’diah, Sayid Muziburrachman, Sabaruddin Panrecalle, Baharuddin Muin, Muhammad Samsun, Guntur, Baba, Safuad, Dayamanti, Baharuddin Demmu, Firnadi Ikhsan, dan Husin Djufrie. Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman beserta jajaran struktural dan tenaga ahli ikut mendampingi.
Dari unsur eksekutif, hadir Asisten I Setdaprov Kaltim Sirajudin, Kepala Inspektorat Irfan Prananta, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Ekti Imanuel menegaskan bahwa pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan keseimbangan antar lembaga. “Fungsi pengawasan ini untuk membangunkan sistem demokrasi, transparansi aspirasi rakyat, serta melaksanakan check and balance demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ekti menambahkan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh sekadar mengejar predikat. “Laporan keuangan Provinsi Kalimantan Timur selain berorientasi pada target WTP, perlu disertai peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan,” tegasnya.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut menyoroti hasil pemeriksaan BPK dan meminta percepatan penyelesaian seluruh temuan tahun anggaran 2024. “Kami ingin mendengar progres penyelesaiannya. Kami berharap perbaikan atau penyempurnaan atas rekomendasi BPK RI sudah berproses maksimal,” ujarnya.
Rapat tindak lanjut tersebut diharapkan menghasilkan rencana aksi konkret dari setiap perangkat daerah agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat dan prinsip good governance dapat terwujud di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (adv/red)
