Jalan Tol Bontang-Samarinda
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.

BERANDA.CO – Kabar rampungnya Feasibilty Study (FS) atau studi kelayakan pembangunan jalan tol antara Bontang – Samarinda sampai ke telinga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.

“Iya, kami senang kalau infonya seperti itu,” ujarnya pada Selasa (26/10/2021).

Dengan rampungnya studi kelayakan tersebut artinya jalan tol yang menghubungkan kedua kota akan memasuki tahap selanjutnya yakni perencanaan fisik bangunan.

Andi Faiz–biasa disapa, menilai dengan adanya jalan tol ini jelas akan mempengaruhi percepatan pemulihan dan iklim pertumbuhan ekonomi di Kota Taman.

“Tol ini sangat penting, selain perbaikan dari sisi ekonomi juga jalan utama kita juga sudah banyak yang rusak,” terangnya.

BACA JUGA  Program TMMD ke-112, Maksimalkan Infrastruktur Belum Tersentuh Pemko  

Politisi muda Partai Golongan Karya (Golkar) ini pun berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa berinovasi agar jalan tol itu bisa selesai lebih cepat, seperti mencari rekanan yang track recordnya baik.

“Kita berkaca dari tol Kota Samarinda-Kota Balikpapan, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk merampungkan pembangunannya,” pungkasnya.

Diketahui bahwa, jalan tol Kota Samarinda-Kota Bontang sudah direncanakan sejak 2013 lalu. Berdasarkan perencanaan yang sebelumnya disusun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang ,dan Perumahan Rakyat Kaltim, ruas tol yang direncanakan sepanjang 94 kilometer itu, melintasi kawasan hutan lindung.

Ada areal hutan lindung sepanjang 17 kilometer di kawasan hutan lindung mangrove Kecamatan Bontang Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu – Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika menggunakan perencanaan pembangunan 8 tahun lalu itu, ruas Tol Kota Samarinda-Kota Bontang membutuhkan dana Rp 9,6 triliun.

BACA JUGA  Jadi PPKM Level 2, Anggota DPRD Kota Bontang Beri Apresiasi

Nilai itu di luar anggaran untuk kegiatan pembebasan lahan. Namun, menurut penghitungan terbaru yang dipengaruhi inflasi dan eskalasi harga material pada tahun lalu, pembiayaan membengkak menjadi Rp 11 triliun. (adv/abe)

Facebook Comments Box