BERANDA.CO – Diskusi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim, Selasa 24 Januari 2023, mengungkap pelbaga wacana. Pasalnya, diskusi tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan pendidikan dan pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim.
Menariknya, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memimpin jalannya diskusi. Politisi Partai Golongan Karya itu didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, serta anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yenni Eviliana dan Abdul Kadir Tappa. Turut hadir pula perwakilan dari Disdikbud Kaltim dan Program Studi Doktoral Manajemen Pendidikan FKIP Unmul.
Dia memaparkan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim untuk pendidikan sebesar 20 persen dari keseluruhan APBD. Hal ini sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat 4 amandemen ke-4 yang mewajibkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD. “Sesuai dengan UU, 20 persen dari total anggaran APBD Kaltim yang 17,2 triliun itu yaa sekitar 3,4 triliun,” sebutnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan 20 persen itu dialokasikan untuk pendidikan secara keseluruhan baik operasional dan infrastruktur pendidikan. Dari sekira Rp 3,4 triliun itu, hanya sekira 900 miliar untuk infrastruktur pendidikan. Dia berharap penganggaran untuk infrastruktur pendidikan lebih besar kedepannya. “Harapannya penganggaran untuk operasional pendidikan bisa dikurangi dan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan itu bisa lebih besar kedepannya, itu yang jadi konsen kita,” tegasnya.
Hasanuddin Mas’ud mengatakan, banyak hal yang bahas tentang pengelolaan dan penganggaran pendidikan di Kaltim. Sumbang saran dan kritik banyak diulas dalam forum diskusi. “Saya menyarankan ada mahasiswa yang menulis disertasi terkait pengelolaan dan penganggaran pendidikan di Kaltim kepada koordinator progam studi,” pintanya.
Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan infrastruktur pendidikan di Kaltim masih sangat kurang dan itu menjadi tantangan buat semua. Hal ini terbukti dengan jumlah Sekolah Menengah Atas yang lebih sedikit dari jumlah Sekolah Menengah Pertama. “Setiap tahunnya kita masih berkutat di masalah sistem zonasi sekolah saat pendaftaran karena kurangnya infrastruktur pendidikan,” tutupnya. (adv)
