BERANDA.CO, Samarinda – Upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur terus dilakukan DPRD Kaltim melalui kegiatan yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat. Pada Jumat (28/11/2025), anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertema “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil” di Jalan Elang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Yustiani dan Irwansyah, yang memberikan pemaparan mengenai peran masyarakat sebagai elemen kunci dalam sistem demokrasi daerah. Forum ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam mengawasi kebijakan serta mendorong pemerintahan yang lebih responsif.
Jahidin menyampaikan bahwa masyarakat sipil merupakan aktor utama dalam keberlanjutan demokrasi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga menuntut partisipasi aktif warga dalam proses pengawasan dan penyampaian aspirasi.
“Demokrasi tidak akan kokoh tanpa masyarakat sipil yang memahami hak dan kewajibannya. Kita semua memiliki peran menjaga agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Jahidin berharap kegiatan sosialisasi tersebut mampu mendorong warga untuk lebih berani menyuarakan pendapat dan memanfaatkan ruang partisipasi publik yang telah disediakan. Ia menegaskan bahwa kekuatan demokrasi terletak pada tingkat keterlibatan masyarakat.
“Semakin aktif masyarakat berpartisipasi, semakin sehat pula demokrasi kita,” tambah legislator daerah pemilihan Samarinda tersebut.
Sosialisasi PDD ini dirancang sebagai forum edukasi dan dialog untuk memperkenalkan hak-hak sipil, kewajiban warga negara, serta mekanisme penyampaian aspirasi di tingkat lokal. Melalui materi para narasumber, warga diajak memahami lebih dalam mengenai dinamika demokrasi daerah dan berbagai isu sosial yang berkaitan dengan peran mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara DPRD Kaltim dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam pembangunan daerah dan pengawasan kebijakan pemerintah. (adv/red)
