BERANDA.CO, Samarinda — Badan Kehormatan DPRD Kaltim menyimpulkan Anggota Komisi II berinisial AG terbukti melakukan pelanggaran etik terkait dugaan ujaran bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Putusan ini disampaikan setelah BK menggelar mediasi langsung antara AG dan pihak pelapor dari Aliansi Pemuda Penegak Keadilan (APPK) Kaltim.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, mengatakan proses mediasi difokuskan untuk menyelesaikan polemik tanpa perlu dilanjutkan ke persidangan resmi.
“Hari ini kami rapat dengan memanggil pelapor. Mereka sudah menerima hasil mediasi, sehingga kami tidak perlu melanjutkan ke persidangan,” katanya, Jumat (28/11/2025).
Menurut Subandi, jalur mediasi dipilih karena pelapor menginginkan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dari AG. Kesepakatan itu dianggap cukup untuk meredakan persoalan tanpa memperluas ketegangan publik. Ia menambahkan, AG tidak dapat menghadiri mediasi lantaran tengah menjalankan tugas dinas.
“Pak AG sedang PDD (Perjalanan Dinas Daerah, Red.), jadi belum bisa hadir. Tapi ini sudah disepakati, tinggal pelaksanaannya saja,” ujarnya.
BK DPRD Kaltim menegaskan bahwa permintaan maaf harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Subandi menyebut keputusan tersebut diperlukan karena isu ini telah menimbulkan perhatian luas dan menuntut pertanggungjawaban moral dari AG.
Ia menjelaskan, karena penyelesaian ditempuh melalui mediasi, maka tidak ada sanksi formal seperti teguran ringan, sedang, atau berat. Namun, kewajiban moral untuk menyampaikan permohonan maaf ditempatkan setara dengan sanksi ringan.
Dengan adanya kesepakatan antarpihak, BK menyatakan proses penyelesaian kasus tersebut dinyatakan final. BK kini menunggu kepulangan AG untuk menjalankan kewajiban permohonan maaf.
“Ini langkah paling efektif agar tidak berlarut-larut. Yang bersangkutan akan menyampaikan permohonan maaf, dan itu juga sudah sesuai ekspektasi pelapor,” tandas Subandi. (adv/red)
