BERANDA.CO, Samarinda – Aspirasi publik mengenai pemotongan TKD atau Tambahan Kinerja Daerah terus menguat, dan hal ini mendapat respon positif dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai suara masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan harus dihargai. Isu TKD Kaltim, yang dipotong pemerintah pusat, menjadi perhatian serius karena dinilai akan mempengaruhi pembangunan Kaltim ke depan.
Firnadi menyampaikan bahwa keberatan masyarakat sejalan dengan upaya pemerintah provinsi yang juga menolak kebijakan tersebut. “Masyarakat yang menyuarakan keberatan, sementara sebenarnya kita sendiri juga di porsi pemerintah, kan Pak Gubernur juga sudah bertemu dengan Pak Menteri langsung untuk menyuarakan itu, dan disampaikan alasan-alasannya,” ujarnya.
Ia menilai pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi justru memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil. “Ketika masyarakat ikut bergerak untuk menyuarakan hal yang sama, saya kira itu hal yang positif dan DPR, sebagaimana juga saya yakin disampaikan juga dalam forum itu,” ungkapnya.
Firnadi juga menyebut bahwa DPR RI memberikan respons baik terhadap aspirasi publik, terutama karena besarnya dampak pemotongan TKD terhadap agenda pembangunan. “Saya dengar bahwa di DPR menyambut positif atas dukungan masyarakat menyuarakan keberatan atas pemotongan TKD, karena memang kita melihat dampaknya ke depannya akan mengalami perlambatan,” ujarnya.
Menurutnya, pemotongan anggaran mencapai Rp6 triliun akan membuat banyak program tidak dapat berjalan. “Kesulitan kita untuk membangun dikarenakan selama ini kita memang membangun dengan pola yang terakhir kan di angka sekitar 20–21 triliun,” jelasnya.
Ia menambahkan, berkurangnya anggaran berarti sejumlah kegiatan yang sudah ditunggu masyarakat berpotensi batal terealisasi. “Sehingga dengan adanya pengurangan itu di 6 triliun, akan ada banyak kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan dan itu semua sudah masyarakat menunggu sebenarnya,” lanjut Firnadi.
Terkait cara masyarakat menyampaikan aspirasi, Firnadi menyatakan setiap kelompok memiliki pendekatan masing-masing selama tetap berada dalam koridor hukum. “Masing-masing punya pandangan dalam menempuh, misalnya kalau yang jalur diplomasi, kemudian ada yang melakukan gerakan, tapi ya tentu saja semua sudah menimbanglah dampak-dampaknya, konsekuensinya dan sebagainya,” terangnya.
Politisi Partai PKS Kaltim ini pun imbauan agar seluruh proses aspirasi berjalan aman dan tidak menimbulkan gesekan. “Harapannya ya semua berjalan sesuai dengan koridor-koridor ketentuan,” pungkasnya. (red)
