BERANDA.CO, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti lambannya progres sejumlah proyek infrastruktur Kaltim, terutama terkait rendahnya serapan anggaran tahun 2025. Evaluasi tersebut muncul usai rapat kerja bersama Dinas PUPR-Pera Kaltim di Balikpapan pada Selasa (18/11/2025).
Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fahlevi, mengatakan bahwa beberapa kegiatan belum berjalan optimal, termasuk dua proyek besar yakni pembangunan jalan Kutai Barat–Mahakam Ulu (Kubar–Mahulu) serta jalan batas Muara Badak–Bontang.
“Masih banyak kegiatan yang minim penyerapannya. Kami juga sedang meminta data lengkap dari Dinas PUPR. Salah satunya terkait pembangunan jalan Kubar–Mahulu yang progresnya kemarin dilaporkan masih di bawah standar,” ujar Reza saat ditemui di Samarinda.
Selain itu, Komisi III turut menyoroti isu penggunaan air asin dalam pekerjaan jalan Muara Badak–Bontang yang sempat ramai di publik dan berujung pembongkaran ulang oleh kontraktor.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Ada pemberitaan soal penggunaan air asin, meskipun sudah dibongkar. Komisi III akan memastikan kualitas pekerjaan benar-benar sesuai aturan,” tegasnya.
Reza menekankan bahwa proyek strategis tersebut berpengaruh besar terhadap konektivitas wilayah dan mobilitas masyarakat maupun industri, sehingga mutu pekerjaan tidak boleh dikompromikan. Ia memastikan DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan dan turun langsung memeriksa kualitas pembangunan.
“Kami akan turun langsung untuk melihat kualitas pekerjaan yang dibangun dengan dana APBD. Ini penting agar tidak ada pelaksanaan proyek yang menyimpang dari standar,” katanya.
Komisi III juga meminta Dinas PUPR-Pera segera melengkapi data teknis, laporan progres, dan dokumentasi lapangan untuk kebutuhan evaluasi lanjutan. Menurut Reza, kejelasan data penting agar anggaran tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.
DPRD berharap percepatan pembangunan dapat dilakukan tanpa mengabaikan kualitas, terutama di daerah dengan akses jalan terbatas, agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat Kaltim. (adv/red)
