SAMARINDA, Beranda.co – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda telah menggelar Pelatihan Pengembangan SDM Digital di Hotel Mercure Samarinda, Senin, (13/2/2023).
Usai membuka secara resmi kegiatan pelatihan ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa di era digital sudah melanda seluruh dunia terutama di Kota Samarinda.
“Dan tentunya, kita harus mempersiapkan diri adanya pengaruh global, dan Institusi pemerintah adalah institusi harus segera bermitigasi dan beradaptasi dengan era disruption itu,” lanjutnya, dihadapan awak media.
“Untuk itu, diperlukan SDM yang paham digitalisasi, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat melalui digital,” ujarnya.
“Karena cenderung peradaban masyarakat saat ini, lebih efisien dan akuntabel, sehingga pemerintah secara bertahap perlu mengurangi pelayanan konvensional,” ucapnya.
“Dan dengan menggunakan prinsip Man Behind The Gun, SDM yang canggih bukan peralatan, namun yang bisa mengoptimalkan dalam mengoperasikannya, agar bisa mempercepat peningkatan kualifikasi daya intelektual,” katanya.
Ditempat yang sama, Kepala BKPSDM Kota Samarinda Julia Noor menambahkan,target peserta pelatihan meliputi ASN dan Non ASN dengan jumlah 2.120 orang.
“Dari jumlah peserta tersebut, dibagi berbagai pelatihan dan disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing,” imbuhnya..
“Untuk pelatihan Junior Office Operator sebanyak 135 orang dan saat ini berjalan 45 orang, pelatihan sistem manajemen layanan teknologi informasi sebanyak 180 orang dan berjalan 60 orang, sedangkan pelatihan public speaking sebanyak 345 orang,” paparnya.
“Untuk CPNS lulusan STAN sebanyak 22 orang, safety riding patwal VVIP sebanyak 10 orang. Kemudian Diklat PPNS sebanyak 2 orang, diklat perencana 20 orang, Diklat Penilai Barang Milik Daerah sebanyak 3 orang, Diklat Legal Drafting untuk 2 orang, JF bidan pengangkatan pertama sebanyak 8 orang, Diklat Pengelola Limbah B3 1 orang, dan uji kompetensi jabatan fungsional sebanyak 10 orang,” urainya.
“Selain itu, ada orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.050 orang dan berjalan 391 orang,” jelasnya.
“Pelatihan kepemimpinan pengawas sebanyak 80 orang, pelatihan KA sebanyak 30 orang, barang jasa sebanyak 20 orang, pengelola parkir 2 orang, pengendalian LLAJ 2 orang, bimtek IT 4 orang, jabatan administrator penilaian kompetensi sebanyak 180 orang, assesment JPT sebanyak 12 orang dan bendahara 4 orang,” pungkasnya. (adv/AI)
