BERANDA.CO, Samarinda—Menjelang akhir Tahun Anggaran 2025, Komisi III DPRD Kalimantan Timur meningkatkan intensitas pengawasan proyek Kaltim terhadap seluruh pekerjaan fisik yang sedang berjalan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pembangunan selesai tepat waktu dan tidak menimbulkan kendala pada penyusunan laporan anggaran akhir tahun.
Sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi kontrol, Komisi III menggelar rapat kerja bersama Dinas PUPR-Pera dan Dinas Perhubungan Kaltim. Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi capaian kinerja, kendala teknis, serta daftar proyek prioritas yang masih berlangsung.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengatakan pihaknya membutuhkan penjelasan detail mengenai progres lapangan untuk memastikan seluruh perangkat daerah tetap berada pada jalur perencanaan yang telah disepakati.
“Rapat ini menjadi kesempatan kami untuk mengevaluasi lebih dalam langkah 2 dinas yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Kami ingin memastikan arah kerjanya sesuai target dan masalah teknis dapat diantisipasi lebih awal,” kata Abdulloh.
Abdulloh menegaskan bahwa komisi kini memperketat pengawasan pelaksanaan kontrak. Seluruh perusahaan pelaksana diminta mematuhi jadwal pekerjaan sesuai dokumen perjanjian.
Ia menilai ketidakpatuhan kontraktor berpotensi menimbulkan penumpukan pekerjaan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
“Kontrak harus dipatuhi. Kami tidak lagi memberikan toleransi terhadap keterlambatan. Kepatuhan terhadap jadwal merupakan bagian dari tanggung jawab penyedia jasa,” ujar Abdulloh.
Selain ketepatan waktu, proses pencairan anggaran juga menjadi sorotan. Pembayaran proyek tetap dilakukan berdasarkan progres fisik yang sudah diverifikasi di lapangan. Setiap termin hanya dapat dikeluarkan setelah capaian sesuai standar.
Abdulloh berharap kebijakan ini mendorong peningkatan profesionalitas kontraktor sekaligus menjamin pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk memastikan pengawasan lebih akurat, Komisi III akan menjadwalkan kunjungan lapangan secara berkala. Para anggota dewan akan memantau proyek di masing-masing daerah pemilihan.
“Dengan turun langsung, kami dapat melihat fakta di lapangan dan memastikan program pembangunan tahun 2025 tidak molor. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun,” tandasnya. (adv/red)
