BERANDA.CO, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menyampaikan permintaan maaf melalui video di media sosial, Minggu (26/4/2026) malam.
Gubernur Rudy Mas’ud mengaku mengikuti berbagai respons publik dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai kritik yang muncul sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di Kalimantan Timur.
“Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi,” ujarnya Rudy lewat video berdurasi 4 menit 24 detik.
Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. “Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” lanjutnya.
Polemik mencuat setelah rencana renovasi rumah dinas gubernur dengan nilai mencapai Rp25 miliar menjadi sorotan. Sejumlah fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut dinilai publik tidak menjadi prioritas di tengah kebutuhan dasar masyarakat.
Rudy menjelaskan bahwa perencanaan renovasi tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat. Namun, ia menegaskan tetap bertanggung jawab atas kebijakan yang berjalan saat ini.
“Namun saya menyadari, sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” tegasnya.
Ia menambahkan akan meneliti ulang seluruh rencana agar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
“Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itu, saya tidak mencari alasan. Ini adalah tanggung jawab saya,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi sejumlah item renovasi yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium. Selain itu, seluruh paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka.
“Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka, agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi,” jelasnya.
Ia juga memastikan akan melakukan penyesuaian penggunaan anggaran fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Untuk menjaga kepercayaan publik, Rudy berjanji tidak akan melibatkan keluarga dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim mulai Senin (27/4/2026). Kebijakan ini termasuk posisi yang sebelumnya diisi oleh anggota keluarganya dalam tim percepatan pembangunan.
“Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama,” terangnya.
Selain itu, Rudy turut menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya yang sempat menyeret nama Prabowo Subianto dan menimbulkan penafsiran berbeda di masyarakat.
“Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya,” katanya.
Rudy menegaskan tidak ada niat untuk membandingkan pihak mana pun dalam konteks yang tidak semestinya. Ia berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan ke depan. (*)
