BERANDA.CO – Persoalan listrik di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian pasca Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh desa di wilayahnys teraliri listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada 2027. Target itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat mengikuti rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (14/9) lalu.
Rudy mengatakan percepatan elektrifikasi menjadi kebutuhan mendesak karena masih ada desa di Kaltim yang belum menikmati layanan listrik PLN. Berdasarkan kondisi 2025, dari 1.038 desa di Kaltim, sebanyak 109 desa belum teraliri listrik PLN.
“Karena itu target kami jelas, 2027 tidak ada lagi desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik oleh PLN,” kata Rudy.
Menurut Rudy, kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kaltim yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia. Ia menyebut produksi batu bara Kaltim mencapai hampir 60 persen dari produksi nasional, sementara produksi migas sekitar 30 persen secara nasional.
“Kita listrik nggak punya, Pak,” ujarnya dalam rapat.
Rudy menegaskan persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya soal tersedianya sambungan listrik. Keandalan pasokan juga harus menjadi perhatian karena listrik, menurutnya, merupakan bagian dari hak dasar masyarakat.
“Dan hari ini tidak hanya persoalan teralirin, tetapi adalah kehandalan. Ini bukan standar pelayanan minimum, Pak. Tapi ini hak dasar,” tegas Rudy.
Ia juga memaparkan masih adanya kebutuhan pembangunan jaringan listrik sepanjang 926,55 kilometer yang mencakup jaringan antardesa, dusun hingga tingkat RT.
Pemerintah Provinsi Kaltim, kata Rudy, telah melakukan intervensi melalui program pra-PLN, terutama untuk membantu masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sembari menunggu pembangunan jaringan PLN.
Namun, percepatan pembangunan jaringan masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Beberapa lokasi yang menjadi jalur jaringan bersinggungan dengan kawasan Taman Nasional Kutai, hutan lindung, cagar alam, Teluk Adang, kawasan hutan produksi, wilayah usaha, hingga lahan perkebunan milik perusahaan maupun masyarakat.
Rudy meminta persoalan administratif dan perizinan di kawasan tersebut tidak menjadi penyebab masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan listrik.
“Jangan sampai persoalan administratif ataupun perizinan di satu lokasi membuat masyarakat harus menunggu lebih lama lagi, Pak,” katanya.
Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Rudy menyebut pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, meskipun Kaltim memiliki sumber daya alam yang besar.
“Kepada Pak Dirjen, kami sangat membutuhkan supporting karena di daerah hari ini tidak memiliki anggaran,” pinta Rudy.
Program Nasional Ditargetkan Rampung 2029
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, percepatan elektrifikasi di Kaltim membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PLN.
Menurut Tri, pemerintah pusat saat ini menjalankan Program Listrik Perdesaan sebagai salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses listrik masyarakat secara bertahap hingga 2029.
“Seperti kita ketahui bersama, bahwa kita ada program dari Bapak Presiden, bahwa salah satu program prioritas beliau adalah Program Listrik Perdesaan, di mana diharapkan pada tahun 2029 betul-betul masyarakat di seluruh Indonesia dapat terlistriki,” ujar Tri dalam rapat koordinasi.
Tri meminta dukungan gubernur serta seluruh bupati dan wali kota untuk mempercepat penyediaan akses listrik bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan secara memadai.
Ia juga meminta persoalan perizinan, terutama pada pembangunan jaringan yang bersinggungan dengan kawasan tertentu, dicarikan solusi secara bersama agar pembangunan tidak terhambat terlalu lama.
Rapat koordinasi percepatan pembangunan jaringan listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik di Kaltim dihadiri pula Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Paser, Wakil Bupati Kutai Timur, Wakil Bupati Mahakam Ulu, Kepala Dinas ESDM Kaltim serta PLN.
