BERANDA.CO, Samarinda – Tanah longsor di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengganggu aktivitas warga. Kali ini, bencana terjadi di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, yang menyebabkan akses utama warga lumpuh total. Kendaraan tak bisa melintas, dan kehidupan masyarakat tersendat akibat jalan yang amblas.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut insiden ini bukan sekadar musibah alam biasa, melainkan peringatan serius terhadap pengelolaan tambang di sekitar permukiman.
“Perlu ada evaluasi menyeluruh. Jangan-jangan longsor ini akibat aktivitas tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman,” ungkap Reza saat dihubungi.
Lokasi tambang yang berdekatan dengan jalan utama membuat kondisi tanah makin rentan. Kerusakan ekosistem, hilangnya vegetasi penahan tanah, dan berubahnya struktur lahan menjadi faktor yang memperparah kejadian ini.
Reza meminta Pemda dan instansi teknis segera melakukan investigasi menyeluruh. Jika terbukti kelalaian dari pengelola tambang, ia menuntut agar sanksi tegas dijatuhkan tanpa kompromi.
“Harus ada kajian komprehensif. Kalau terbukti karena kelalaian pengelolaan tambang, harus ada sanksi. Jangan tunggu korban,” katanya.
Tak hanya soal longsor, Reza juga menyuarakan kekecewaannya atas lambannya perbaikan infrastruktur. Menurutnya, selain kehilangan akses jalan, warga kini kesulitan dalam distribusi logistik dan roda ekonomi pun tersendat.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa sejumlah izin tambang di sekitar Sanga-Sanga harus ditinjau ulang. Jika lokasi tambang terbukti berada di dekat kawasan rawan bencana, izin tidak seharusnya diterbitkan.
“Tambang harus ikut aturan. Kalau memang dekat permukiman atau rawan longsor, jangan dikasih izin lagi. Keselamatan warga itu nomor satu,” ucapnya.
Ia juga menekankan perlunya penataan ulang tata ruang. Banyak wilayah yang awalnya termasuk zona aman, kini telah berubah menjadi zona rawan akibat perubahan fungsi lahan tanpa kontrol yang jelas.
“Perubahan fungsi lahan yang tak terkendali bikin masalah makin rumit,” tambahnya.
Menurut Reza, pengawasan tak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah dan DPRD. Ia mengajak warga untuk aktif melaporkan setiap dampak nyata dari aktivitas tambang yang merugikan lingkungan dan keselamatan.
“Sampaikan ke kami. Kami siap kawal. Ini bukan soal bisnis. Ini soal nyawa,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Reza, akan terus mengawal proses pemulihan infrastruktur dan mendorong hadirnya regulasi pertambangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan warga.
“Tambang boleh jalan. Tapi jangan sampai warga jadi korban. Negara tak boleh kalah,” tandas Reza. (adv/red)
