BERANDA.CO, Samarinda – Upaya meningkatkan mutu pendidikan Kalimantan Timur terus melaju melalui kebijakan berfokus pada insentif guru Kaltim dan perluasan program kuliah gratis bagi mahasiswa. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan hanya dapat dicapai jika kualitas dan kesejahteraan guru benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menggambarkan posisi guru sebagai pusat dari seluruh kebijakan pendidikan.
“Kalau saya ditanya prioritas untuk mutu pendidikan, satu saja kata bahwa yang paling penting adalah guru, karena paparan apapun atau sehebat apapun program, tetap kuncinya ada di guru,” ujarnya.
Armin menilai negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, dan Australia berhasil membangun ekosistem pendidikan yang solid karena menjadikan guru sebagai fondasi pertama sebelum membahas teknologi ataupun kurikulum canggih. Menurutnya, kemajuan pendidikan tak akan berarti jika tenaga pengajarnya tidak sejahtera.
Salah satu langkah konkret Pemprov Kaltim adalah melalui Program JASPOL, yaitu dukungan dana tambahan kepada kabupaten/kota untuk menambah insentif bagi guru TK, PAUD, SD, SMP hingga MTs. Saat ini, insentif tersebut bernilai Rp500 ribu per bulan, dan pemerintah provinsi telah memastikan akan meningkat menjadi Rp1 juta pada tahun depan, menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
Kebijakan strategis lainnya adalah GRATISPOL, yaitu program jaminan kuliah gratis mulai jenjang S1, S2, hingga S3 bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Benua Etam. Skema ini juga membuka kesempatan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana tanpa menanggung biaya kuliah.
Di wilayah 3T, persoalan distribusi guru ditangani melalui skema khusus, yakni pemerintah menguliahkan alumni sekolah setempat dengan syarat mereka kembali mengabdi sebagai tenaga pendidik di kampung halaman. Langkah ini dinilai efektif menjaga ketersediaan tenaga pengajar di daerah sulit akses.
Armin juga mengungkapkan bahwa penataan tenaga pengajar terus dilakukan, salah satunya melalui penerbitan nota penugasan untuk memindahkan guru PPPK yang menumpuk di satu sekolah agar mengisi formasi kosong di sekolah lain. Langkah ini dianggap penting untuk pemerataan layanan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa berbagai upaya tersebut merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling terhubung.
“Kami berharap kombinasi antara jaminan biaya pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru ini dapat menciptakan lompatan besar bagi kualitas generasi muda Kaltim di masa depan,” tandas Armin. (red)
