BERANDA.CO – Disnakertrans Kaltim diminta melakukan koordinasi yang intens dengan Pemkab dan Pemkot di Kaltim. Tujuannya, untuk menekan angka pengangguran dan memaksimal serapan pekerja lokal.
Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan, di Kukar komunikasi yang intens justru dilakukan dengan Badan Otorita IKN. “Hal itu harusnya juga bisa menjadi upaya pendekatan untuk mengatasi tingkat pengangguran di Kaltim,” katanya. “Tidak bisa kita pungkiri kalau di daerah juga memiliki terobosan yang bagus dalam menyikapi persoalan tersebut,” timpal Salehuddin, Selasa 9 Mei 2023.
Upaya seperti itu, urai politisi Partai Golkar ini, juga diharapkan bisa dilakukan oleh OPD terkait. Makanya dia mengusulkan Pemkab dan Pemkot dapat melakukan pengelompokan tenaga kerja lokal pada bidang-bidang pekerjaan khusus. “Seperti misalnya ada tenaga yang memiliki keahlian di bidang sawit, pertambangan atau bahkan migas,” ujarnya.
Sejauh ini Komisi IV DPRD Kaltim menilai tidak ada sinergitas antara OPD tersebut baik ditingkat kabupaten/kota atau bahkan dengan tingkat provinsi. Menurutnya jika menyikapi hal itu bisa dilakukan dengan sinergi, maka kepentingan untuk penguatan penyerapan tenaga kerja lokal dapat lebih mudah. “Sekarang kita melihat antara kabupaten dan kota dengan provinsi memiliki jalan yang berbeda, harusnya ini dapat disinergikan,” pintanya.
Ia menyadari investasi yang masuk di Kaltim setelah penetapan IKN mengalami peningkatan. Akan tetapi hal itu justru tak sebanding dengan angka pengangguran yang belum mengalami penurunan. “Kami mengusulkan sejumlah upaya termasuk melalui pendekatan regulasi yang dapat mengikat,” tukasnya. (adv)
