BERANDA.CO – Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, mendukung upaya penertiban petugas Lembaga Amil Zakat yang dinilai tidak bertanggung jawab pada Ramadan. Dia mengungkapkan, setiap memasuki Ramadan LAZ memang banyak ditemukan di beberapa ruas jalan.
Hanya saja, kata dia, tidak bisa dipastikan apakah penyaluran zakat itu diberikan oleh lembaga penerima kepada masyarakat yang telah ditentukan. “Oknum-oknum seperti ini yang turut mencoreng nama lembaga zakat yang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan,” katanya, Jumat 17 Maret 2023.
Seharusnya, tegas dia, LAZ hanya dapat beroperasi apabila telah terdaftar oleh OPD terkait. Di antaranya Kemenag atau Dinsos. Politisi PPP ini beranggapan, jika oknum tersebut tidak terdaftar di instansi terkait, makan tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyalahgunaan yang memanfaatkan momen tersebut.
“Kasihan masyarakat yang niatnya baik, padahal kan masyarakat ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk zakat, tapi kalau ini disalahgunakan jatuhnya jadi dosa,” ungkapnya.
Untuk mencegah terjadinya praktik tersebut, maka DPRD Kaltim berencana untuk membentuk Perda tentang amil zakat sebagai aturan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. “Kami sedang mengumpulkan bahan-bahannya, karena pada 2023 ini memang tidak masuk dalam Propemperda,” terangnya.
Sembari menunggu Perda tersebut dibentuk, Rusman Ya’qub mendorong Pemprov Kaltim maupun pemkab dan pemkot untuk melakukan penertiban secara tegas jika menemukan LAZ yang tidak terdaftar di lembaga pemerintahan di wilayahnya masing-masing.
“Kita harapkan lembaga eksekutif dapat melakukan penertiban terhadap lembaga penarik zakat yang terdapat di daerahnya masing-masing, ini salah satu cara untuk meminimalisir adanya upaya penyalahgunaan tersebut,” tandasnya. (adv)
