BERANDA.CO, Balikpapan — Di tengah pesatnya pembangunan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), kenyataan pahit masih membayangi kehidupan sehari-hari warga Balikpapan. Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, mengungkap fakta mencengangkan bahwa sebagian warga masih mengandalkan air tadah hujan untuk kebutuhan domestik karena belum tersentuh jaringan air bersih.
H. Baba saat di kawasan perkantoran DPRD Kaltim menyampaikan bahwa persoalan air bersih menjadi keluhan paling mendesak yang ia temui saat meninjau kawasan padat penduduk seperti Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, dan Landasan Ulu.
“Selama ini masyarakat mengandalkan air tadah hujan,” ungkap H. Baba prihatin.
Selain air bersih, warga juga banyak mengeluhkan soal penerangan jalan dan sistem drainase. Namun, menurut H. Baba, karena urusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan, maka pihak provinsi hanya bisa mendukung melalui skema bantuan keuangan (bankue).
“Kami di provinsi hanya bisa bantu lewat bankue. Tapi itu pun harus berdasarkan rekomendasi resmi dari pemkot,” jelasnya.
Situasi ini, lanjutnya, sering kali membuat penanganan infrastruktur dasar berjalan lambat, padahal kebutuhan masyarakat sangat mendesak.
Untuk mengatasi krisis air bersih, H. Baba menyebutkan bahwa solusi jangka panjang yang sedang dikaji adalah program pipanisasi air bersih dari Samarinda ke Balikpapan. Proyek ini tengah dalam tahap studi teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kaltim.
“Sebagian wilayah sudah tersambung, tapi banyak juga yang belum. Ini sedang dikaji oleh Dinas PU,” kata H. Baba.
H. Baba menekankan bahwa Balikpapan sebagai penyangga utama IKN seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di kota ini memerlukan dukungan sistem pelayanan publik yang layak, terutama ketersediaan air bersih yang merata.
“Pertumbuhan kota harus dibarengi dengan akses air bersih. Ini hak dasar masyarakat,” ujarnya.
DPRD Kaltim, kata H. Baba, terus mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, pemkot, dan instansi teknis, agar persoalan seperti penerangan, drainase, dan air bersih tidak menjadi keluhan berulang tahun demi tahun.
“Kunci utamanya koordinasi dan eksekusi cepat. Masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan,” pungkasnya. (adv/red)
