BERANDA.CO, Samarinda – Program Gratispol Kaltim mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, Dr. Suriansyah, M.Pd., menilai kebijakan beasiswa penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu sebagai langkah strategis memperkuat pendidikan Kalimantan Timur dan sumber daya manusia di masa depan.
Saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Suwandi, Kota Samarinda, Kamis (5/2/2026), Suriansyah menegaskan bahwa Gratispol sejatinya merupakan kelanjutan dari visi lama pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan Kaltim pada sektor sumber daya alam.
“Kita perlu mengapresiasi pemerintah provinsi. Gratispol ini adalah bentuk nyata dari keinginan pemerintah sejak dulu untuk memperkuat SDM, supaya Kaltim ke depan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam,” ujarnya.
Menurut Suriansyah, konsep Gratispol berbeda dengan skema beasiswa sebelumnya seperti Beasiswa Kaltim Cemerlang. Jika dahulu bantuan pendidikan bersifat selektif dan berbasis pengajuan, kini Gratispol menjangkau seluruh mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
“Sekarang modelnya beda. Hampir semua anak Kaltim yang kuliah di perguruan tinggi di Kalimantan Timur itu dibiayai. Ini yang membuat animo kuliah meningkat tajam,” jelasnya.
Dampak program tersebut dirasakan langsung oleh IKIP PGRI Kaltim. Suriansyah mengungkapkan adanya tren kenaikan signifikan jumlah mahasiswa baru pada 2025.
“Tahun 2024 mahasiswa baru kita sekitar 200 orang. Tahun 2025 naik menjadi hampir 300. Artinya kenaikannya luar biasa, dan itu jelas ada pengaruh Gratispol,” katanya.
Untuk angkatan pertama Gratispol, IKIP PGRI Kaltim memperoleh kuota sekitar 255 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 mahasiswa berhasil direalisasikan. Sisanya terkendala persyaratan administratif seperti usia dan kepemilikan KTP Kalimantan Timur.
Meski secara umum program berjalan baik, Suriansyah tidak menutup mata terhadap tantangan yang muncul, terutama pada proses verifikasi data.
“Kendalanya sebenarnya sederhana, pengisian data. Kadang mahasiswa salah mengisi NIK atau data lain, satu angka saja salah bisa bermasalah,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti lamanya proses verifikasi yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana ke perguruan tinggi swasta.
“Kalau semua perguruan tinggi Kaltim diverifikasi bersamaan, tentu menumpuk. Akhirnya realisasi pembayaran ke kampus jadi terhambat,” tambahnya.
Sebagai solusi, Suriansyah mengusulkan agar verifikasi dilakukan secara bertahap dan memberi kepercayaan lebih besar kepada perguruan tinggi.
“Percayakan saja ke kampus. Kalau kami sudah yakin mahasiswa itu layak, kami siap menandatangani pernyataan. Itu bisa jauh lebih cepat,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, IKIP PGRI Kaltim juga tengah mengajukan konsep kuliah gratis total untuk penerimaan mahasiswa baru 2026. Jika disetujui, mahasiswa tidak perlu membayar biaya apa pun selama kuliah.
Menurut Suriansyah, konsep tersebut diharapkan menjadi model percontohan bagi perguruan tinggi lain di Kalimantan Timur dalam mendukung suksesnya program Gratispol.
“Target kami, mahasiswa datang ke kampus cukup bawa diri saja. Tidak bayar biaya pendaftaran, SPP, skripsi, yudisium, sampai wisuda. Orang tua hanya mikir kos dan makan,” katanya optimistis. (Abe)
