BERANDA.CO, Samarinda – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) menggelar aksi unjuk rasa di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (21/5/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim hingga Kantor Gubernur sambi membawa dokumen “rapor merah” berisi kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Aksi yang berlangsung di kawasan Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang itu diawali dengan kedatangan massa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Mereka membawa dokumen setebal 36 halaman yang disebut sebagai “rapor merah” berisi kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dokumen tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Gusti Hamdani dan Asisten Intelijen Abdul Muis beserta jajaran.
Usai menyerahkan dokumen, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Situasi demonstrasi pun memanas setelah massa secara terbuka meminta Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mundur dari jabatannya.
Koordinator Lapangan APMK, Erly Sopiansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan lanjutan gerakan sebelumnya dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 600 orang dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur seperti Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan hingga Kutai Kartanegara.
Menurutnya, aksi itu muncul akibat akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi daerah dalam satu setengah tahun terakhir.
“Baru satu tahun setengah itu sudah ambruk Kaltim ini. Dana masyarakat dihabiskan berfoya-foya saja. Kami malu gubernur kita viral se-Indonesia karena keburukan kinerja dia,” kata Erly di hadapan massa aksi.
Selain meminta gubernur mundur, APMK juga mendesak Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud agar menginstruksikan Fraksi Golkar mendukung hak angket di DPRD Kaltim.
“Hari ini kita meminta gubernur mundur dari jabatannya,” ujarnya.
Kekecewaan massa semakin meningkat setelah mereka mengaku tidak ditemui langsung oleh gubernur maupun pejabat yang dianggap memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Jauh-jauh dari Paser dan daerah lain datang ke sini malah tidak ditemui. Ini bentuk kearogansian gubernur kita saat ini,” kata Erly.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah daerah sambil meneriakkan tuntutan perubahan.
APMK juga mengaku tengah menyiapkan langkah lanjutan dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.
Erly menyebut pihaknya memiliki sejumlah data sensitif yang akan diserahkan langsung kepada aparat penegak hukum.
“Ada data-data yang sangat sensitif hasil temuan versi kami yang tidak bisa kami buka di media. Itu akan kami serahkan ke KPK dan Kejagung,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait tuntutan massa aksi tersebut. (red)
