BERANDA.CO, Samarinda – Setahun masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur diperingati bukan dengan seremoni, melainkan gelombang kritik dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
Sekitar pukul 15.00 WITA, massa mulai memadati halaman Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Ban bekas dibakar, orasi bergema, dan spanduk bertuliskan “Waluhpol” — plesetan dari “janji bohong” — dibentangkan sebagai simbol kekecewaan terhadap program unggulan pendidikan.
Suasana sempat memanas ketika gubernur tak kunjung menemui massa. Aksi saling dorong tak terhindarkan, bahkan beberapa mahasiswa nekat memanjat pagar kantor gubernur.
Koordinator Lapangan GERAM, Angga, menyuarakan kritik keras terhadap implementasi program pendidikan tersebut.
“Pemprov bicara besar di media soal Gratispol, padahal implementasinya minim. Banyak mahasiswa di Unmul sudah mendaftar sesuai prosedur, tapi namanya tidak masuk. Kami pertanyakan, gratisnya di mana?” kata Angga.
Sekitar pukul 16.20 WITA, situasi berubah. Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya keluar dari kantornya. Tanpa podium dan tanpa jarak pembatas, ia memilih duduk bersila di halaman kantor, berhadapan langsung dengan mahasiswa.
Menanggapi tudingan kegagalan program, Rudy memaparkan data komparatif. Ia membandingkan program sebelumnya dengan Gratispol yang dijalankan pada 2025.
“Pada tahun 2026 ini, kami sudah menyiapkan Rp1,37 triliun dengan target 158.981 mahasiswa dari semester dua hingga delapan,” kata gubernur yang akrab disapa Harum tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pada 2025, program Gratispol telah menjangkau 24.492 mahasiswa dengan realisasi anggaran Rp127,88 miliar — jauh meningkat dibanding program sebelumnya yang hanya menyasar sekitar 5.000 penerima.
Isu “gratis total” yang sempat digaungkan saat kampanye juga menjadi bahan kritik mahasiswa. Rudy mengakui adanya kendala regulasi dari pemerintah pusat.
“Waktu kampanye memang ingin gratis semuanya, tapi aturan Kemendagri membatasi. Kami harus melakukan penyesuaian karena rentang UKT (uang kuliah tunggal) sangat jauh. Misalnya, UKT kedokteran bisa Rp25 juta, sementara yang lain Rp1,5 juta. Tidak mungkin disamakan maka untuk kedokteran kami cover maksimal Rp15 juta,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi penerima dilakukan pihak kampus berdasarkan regulasi ketat, termasuk batas usia maksimal 25 tahun untuk jenjang S1.
Tak hanya pendidikan, Rudy turut memaparkan progres pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemerataan wilayah. Salah satunya pembukaan akses jalan Tering–Ujoh Bilang sepanjang 23 kilometer yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu — akses yang baru terwujud setelah delapan dekade Indonesia merdeka.
Ia juga mengundang mahasiswa menghadiri peresmian Jembatan Sungai Nibung di Kutai Timur, proyek yang telah dimulai sejak 2014 dan kini tuntas.
Di penghujung aksi, gubernur menandatangani pakta integritas di hadapan massa sebagai komitmen menindaklanjuti tujuh tuntutan mahasiswa. Isu ekologis, hak buruh, hingga transparansi APBD menjadi bagian dari poin yang disepakati untuk dikawal bersama.
Aksi yang dikawal ketat jajaran Polresta Samarinda itu akhirnya ditutup secara kondusif. Meski sempat memanas, dialog terbuka menjadi penanda bahwa ruang demokrasi masih terbuka di halaman Kantor Gubernur Kaltim. (red)
