BERANDA.CO – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiono, mengatakan peran swasta harus dilibatkan dalam peningkatan infrastruktur daerah yang menjadi lokasi operasional usahanya. “Bantuan CSR dari perusahaan swasta yang ada di wilayah tentu sangat diharapkan,” katanya.
Menurut politisi Partai Golkar ini, desa tertinggal ada karena persoalan infrastruktur yang minim. Meskipun banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah pedesaan, faktanya masih saja ditemukan pemukiman masyarakat yang jauh dari kata layak. “Bicara desa tertinggal ini terkait dengan persoalan infrastruktur. Kenapa orang malas datang? Karena aksesnya tidak ada, jalan rusak dan sebagainya,” katanya.
Tidak hanya penyaluran CSR untuk peningkatan infrastruktur di daerah, Nidya Listiyono menyebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekitar lokasi operasi perusahaan juga harus menjadi perhatian. “Tenaga kerja harus dikuatkan, bahwa sekian puluh persen tenaga kerja dari wilayah tersebut bisa diberikan pelatihan, ” bebernya.
“Terlebih dengan adanya IKN. Hari ini tenaga kerja kita sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah agar bisa ikut berkompetisi dalam proses seleksi tenaga kerja yang masuk ke IKN,” tambah Nidya Listiono.
Pemkab dan Pemkot, urai Nidya Listiono, sejatinya dapat menekan para pengusaha untuk dapat menyalurkan bantuan CSR di wilayah operasinya. “Kita tidak minta. Tapi berdasarkan undang-undang, CSR itu ada dan wajib disalurkan pada masyarakat sekitar. Sehingga kepala daerah melalui OPD punya kekuatan untuk menekan pengusaha,” jelasnya. (adv)
