BERANDA.CO, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa tekanan fiskal Kaltim semakin berat seiring turunnya proyeksi APBD Kaltim 2026 yang disebut mencapai penurunan sekitar 66 persen. Ia menilai kondisi ini akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program, terutama sektor pembangunan.
Hasanuddin menyebut penurunan drastis tersebut mengharuskan pemerintah melakukan kalkulasi ulang terhadap kapasitas fiskal daerah. “Jadi kalau kita lihat ada penurunan sekitar 66 persen, memang fiskal kita akan tertekan dengan penurunan hampir 66 sekian persen,” ujarnya usai rapat paripurna, Sabtu (29/11/2025).
Ia menjelaskan, kewenangan pengaturan dan penyesuaian anggaran berada sepenuhnya pada pemerintah provinsi sebagai penyusun program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Nah yang mana yang diturunkan itu tentu kita bisa tanya kepada pemerintah, yang lebih memahami program-program SKPD kan, karena itu kan ada KPPAS-nya,” katanya.
Meski anggaran menyusut, Hasanuddin memastikan pemerintah tetap akan mempertahankan sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Nah tentu penekanan yang biaya-biaya prioritas atau unggulan itu kayaknya nggak bisa diturunkan, mungkin yang lain-lainnya,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa DPRD telah meminta Sekretaris Daerah untuk menjelaskan program apa saja yang terdampak pemangkasan, terutama yang berhubungan dengan layanan wajib. “Nanti kita tanyakan kepada Ibu Sekda tadi harusnya, bahwa yang mana aja sih yang diturunkan, tapi biasanya bangunan yang utama itu pendidikan, kesehatan, terus infrastruktur dasar itu biasanya nggak bisa diturunkan,” tuturnya.
Hasanuddin juga memaparkan bahwa nilai APBD Kaltim tahun depan tercatat sebesar Rp15,1 triliun. Dengan adanya pos belanja langsung dan tidak langsung, ruang fiskal menjadi lebih terbatas. “Keadaan sekarang ini kan berat keadaan, dengan kita melihat tadi fiskal kita APBD 15,1 triliun, terus ada belanja langsung dan tidak langsung,” jelasnya.
Dari total APBD tersebut, sekitar Rp5 triliun akan didistribusikan ke pemerintah kabupaten/kota. “Pembagian kepada daerah 10 kabupaten kota itu sekitar 5 triliun, berarti seberapa fiskal yang bisa digunakan, mungkin sekitar antara 3 atau 4 triliun,” tambahnya.
Dengan kondisi fiskal yang ketat, pemerintah daerah disebut harus semakin selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Hasanuddin menambahkan bahwa program non-prioritas kemungkinan besar akan bergantung pada SILPA tahun berikutnya.
“Saya kira memang agak tertekan fiskal kita, sehingga berkemungkinan yang prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan dan yang non-prioritas mungkin akan dilihat hasil dari sisa silpa di tahun berikutnya,” pungkasnya. (adv/red)
