BERANDA.CO, Samarinda — Masalah tunggakan gaji yang membelit Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) bukanlah persoalan baru. Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, saat ditemui di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kasus ini bahkan sempat mencuat sejak tahun 2023 lalu, termasuk keterlambatan pembayaran gaji para dokter spesialis.
“Berarti ada persoalan manajemen di situ. Persoalan sekecil apapun jangan dibiarkan. Kalau terus diabaikan, bisa berdampak pada pencabutan izin operasional rumah sakit,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Darlis menyayangkan nasib rumah sakit yang sebelumnya menjadi kebanggaan warga Kota Samarinda itu. Ia mengingatkan bahwa RSHD membawa nama besar H. Darjad, tokoh penting di Kalimantan Timur.
“Sayang kalau dibiarkan rusak karena persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan sejak dini,” ujar Darlis.
Ia menilai persoalan gaji yang tak kunjung tuntas telah mencoreng reputasi lembaga layanan kesehatan yang pernah dipercaya publik.
Terkait penanganan masalah ini, Komisi IV DPRD Kaltim berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan. Dalam RDP kedua ini, pihak yang akan diundang meliputi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan tentu saja manajemen RSHD.
“Sebelumnya, kami akan minta laporan lengkap dulu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim,” ujarnya.
Pihak manajemen RSHD sebelumnya telah menyampaikan komitmen akan menyelesaikan seluruh kewajiban gaji pada Jumat, 29 Agustus 2025 mendatang.
Namun Darlis menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam dan akan memastikan apakah janji tersebut benar-benar dilaksanakan.
“Kami akan pastikan ke Disnakertrans, apakah komitmen itu sungguh-sungguh atau hanya taktik untuk mengulur waktu,” tandasnya. (adv/red)
