spot_img

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Desak Dominasi Daerah dalam Pengelolaan Alur Sungai dan Kelautan

Banner DPRD Kaltim 2025

BERANDA.CO, Samarinda – Pengelolaan sektor kelautan dan alur sungai di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal regulasi dan dominasi daerah dalam kemitraan bisnis. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya revisi regulasi serta keterlibatan lebih besar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri.

Saat ditemui awak media di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Sapto mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) baru untuk menggantikan perda terdahulu, agar lebih sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

“Perda alur sungai itu masih kami susun, kami menyesuaikan dengan aturan terbaru. Ada item yang boleh dan tidak boleh, semua sedang kami telaah agar sesuai,” ujarnya, di Samarinda.

BACA JUGA  Soal Terowongan Gunung Manggah, Jawad Sirajuddin: Lahan Harus Dibebaskan Dulu

Sapto menyebut bahwa pemerintah provinsi sedang mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan sungai, termasuk wilayah 0-12 mil laut. Setidaknya ada 9 potensi sumber pendapatan seperti alur tambat, bongkar muat, dan lainnya, namun baru empat yang dinilai siap untuk dimaksimalkan.

Dalam upaya tersebut, Sapto menekankan pentingnya pemerintah daerah lebih dominan dalam kerjasama pengelolaan, termasuk jika harus bermitra dengan pihak ketiga seperti Pelindo.

“Ini wilayah kita, untuk kesejahteraan rakyat Kaltim. Jangan sampai kita cuma jadi mitra lemah. Minimal, kita harus punya saham 51 persen,” tegas politisi Golkar itu.

Ia juga mendorong agar perusahaan daerah (Perusda) lebih aktif dan profesional dalam menjalankan bisnis, dengan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel.

BACA JUGA  Komisi II Minta Pemerintah Kaji Ulang soal Pelarangan Thrifting

“Kalau kita setor modal, harus jelas. Hitungannya mesti bisnis: setor Rp100 miliar, dapatnya berapa per tahun? Ini harus profesional,” tambahnya.

Sapto mencontohkan kerjasama antara MBS dan Pelindo dalam pengelolaan Kawasan Kaltim Terminal (KKT) yang saat ini masih fifty-fifty, dianggap menyulitkan dalam pengambilan keputusan.

“Mudah-mudahan niat baik ini bisa dicapai lewat musyawarah. Tapi kalau sudah berbicara bisnis, maka harus profesional. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (adv/red)

  Yuk gabung ke Chanel WhatsApp Beranda.co!

spot_img

Baca Juga

Artikel Terkait

google-site-verification=2BD9weAnZwEeg5aPSMuk5688uWcb6MUgj2-ZBLtOHog