BERANDA.CO, Samarinda – Harapan menghadirkan listrik hingga ke pelosok Kalimantan Timur semakin mendekati kenyataan. Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan seluruh dari 72 desa yang hingga kini belum menikmati aliran listrik akan teraliri energi pada 2027 melalui kombinasi perluasan jaringan PLN dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan pemerintah telah menyusun tahapan penyelesaian program listrik desa. Sebanyak 36 desa akan dituntaskan pada 2026, sedangkan 36 desa lainnya dijadwalkan selesai pada 2027.
“Sudah kami rapatkan. Dari 72 desa yang belum berlistrik, 36 desa diselesaikan pada 2026 dan 36 desa lagi pada 2027. Jadi kami perkirakan seluruh program listrik desa selesai pada 2027,” ujar Bambang saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan M.T. Haryono, Samarinda, Selasa (28/7).
Menurut Bambang, tuntasnya program listrik desa akan berdampak langsung terhadap pemerataan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah pedesaan. Pasalnya, ketersediaan listrik menjadi salah satu prasyarat utama dalam penyediaan infrastruktur digital.
“Kalau listrik desa selesai, persoalan internet desa juga akan jauh lebih mudah diselesaikan,” katanya.
Ia menjelaskan, sebagian besar desa yang belum berlistrik berada di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dengan akses yang masih sangat terbatas. Selain belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai, sejumlah desa juga berada di lokasi yang sulit dijangkau sehingga pembangunan jaringan listrik konvensional menghadapi berbagai kendala.
Untuk desa yang masih memungkinkan dijangkau jaringan PLN, pemerintah akan mendorong penyambungan dari gardu induk terdekat. Namun bagi desa yang secara teknis tidak dapat dijangkau jaringan listrik, solusi yang disiapkan adalah pembangunan PLTS komunal berbasis energi baru terbarukan.
“Ada desa yang bisa ditarik jaringan dari gardu induk, tetapi ada juga yang tidak memungkinkan. Untuk desa yang tidak bisa dijangkau jaringan PLN, kami menggunakan PLTS komunal sebagai solusi penyediaan listrik,” jelasnya.
Program percepatan elektrifikasi desa ini diharapkan tidak hanya meningkatkan rasio elektrifikasi kaltim, tetapi juga membuka akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, hingga pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah terpencil.
Selain menyediakan listrik bagi masyarakat, Dinas ESDM Kaltim juga memanfaatkan kelebihan daya dari sejumlah fasilitas PLTS untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Bambang menjelaskan, berbeda dengan SPKLU milik PLN yang menerapkan tarif pengisian, kelebihan daya listrik dari fasilitas yang dikelola pemerintah daerah dimanfaatkan sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama pengemudi ojek berbasis aplikasi yang menggunakan kendaraan listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Kalau disalurkan ke PLN juga tidak dibayar. Jadi kelebihan daya yang kami miliki lebih baik dimanfaatkan masyarakat secara gratis sebagai fungsi sosial pemerintah,” ujarnya. (Abe)
