BERANDA.CO, Samarinda – Penurunan APBD Kaltim 2026 dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun mendapat sorotan tajam dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kaltim. Melalui rapat paripurna ke-45, fraksi tersebut mendesak Pemprov Kaltim mengambil langkah cepat untuk memperkuat pendapatan daerah, terutama melalui perbaikan pengelolaan aset daerah dan evaluasi terhadap kerja sama dengan pihak ketiga.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong, menyampaikan pandangan fraksi sebagai juru bicara dalam paripurna tersebut di Gedung B DPRD Kaltim, Sabtu malam (29/11/2025). Ia menilai penurunan pendapatan daerah menjadi sinyal bagi pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan dan menggali potensi penerimaan yang selama ini belum dimaksimalkan.
Menurutnya, masih banyak aset milik pemerintah daerah yang dikelola pihak ketiga namun tidak memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Banyak aset daerah dikelola pihak ketiga, namun kontribusinya sangat minim. Kondisi ini membuat potensi pendapatan yang seharusnya bisa dimaksimalkan justru terabaikan,” ujar Rakhman.
Selain persoalan aset, Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya pengawasan lebih kuat terhadap distribusi BBM industri, mengingat potensi kebocoran pendapatan yang bisa terjadi jika mekanisme pengendaliannya lemah. “Pemerintah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan ketat terhadap penjualan dan distribusi BBM industri,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menilai bahwa anjloknya APBD tahun anggaran 2026 menuntut pemerintah untuk menerapkan efisiensi tanpa mengganggu berbagai program prioritas. Program seperti gratispol dan jospol dianggap harus tetap berjalan karena menyangkut layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Rakhman menutup pandangan fraksinya dengan dorongan agar pemerintah provinsi memastikan seluruh program strategis tetap terlindungi dari dampak penyesuaian fiskal. “Pemerintah harus memastikan program prioritas tetap aman dari dampak penyesuaian anggaran,” pungkasnya. (adv/red)
