BERANDA.CO, Samarinda — Upaya meningkatkan mutu pendidikan Kaltim terus digencarkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini memusatkan perhatian pada pemerataan guru dan penguatan kompetensi guru hingga ke pelosok, termasuk peningkatan insentif guru yang dikelola melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Gerak ini ibarat mengayuh biduk di sungai panjang—perlahan tapi mesti sampai ke seberang demi masa depan anak negeri.
Peringatan Hari Guru Nasional menjadi momentum penting bagi Disdikbud Kaltim untuk menegaskan kembali komitmen besar mereka. Di tengah suasana haru dan bangga, Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengingatkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan bukan hanya program, tetapi keharusan bagi daerah yang terus berkembang.
“Pemerataan pendidikan dari wilayah perkotaan hingga pedesaan mutlak dilakukan agar tidak ada ketimpangan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” kata Armin, usai mengikuti Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Kantor Gubernur Kaltim pagi tadi.
Membangun Kompetensi Guru, Bahasa Inggris Jadi Sorotan
Armin menjelaskan bahwa penguatan kemampuan bahasa Inggris bagi tenaga pengajar sedang didorong besar-besaran. Pemerintah provinsi bahkan menyiapkan kelas bilingual sebagai payung strategi pembentukan generasi yang mampu bersaing pada tahap global.
Di antara hiruk pikuk modernisasi, langkah ini menjadi semacam “tali penghubung”—mengangkat kualitas pelajar Kaltim agar tak ketinggalan dari daerah maju lainnya.
Namun persoalan tak berhenti pada kompetensi. Kaltim juga dihadapkan pada kebutuhan tambahan guru, khususnya guru agama non-Islam yang masih minim di berbagai sekolah. Ini menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan secara bertahap dan terencana.
Gubernur Rudy Mas’ud: Tingkatkan Insentif Guru Honorer
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kesejahteraan guru adalah pondasi utama mutu pendidikan.
“Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai kemiskinan menuju kemakmuran, sehingga kualitas guru dan standarisasinya harus baik,” kata Rudy usai memimpin upacara HGN 2025.
Ia mengapresiasi para guru honorer yang telah menerima insentif provinsi sebesar Rp500.000 per bulan—lebih tinggi dibandingkan insentif pusat sebesar Rp300.000. Rudy bahkan menargetkan kenaikan hingga Rp1.000.000, menyesuaikan kemampuan APBD.
Di kalangan pendidik, kabar ini bak angin sepoi-sepoi membawa harapan baru. Tambahan pendapatan membuat mereka merasa dihargai sebagai ujung tombak pendidikan.
Pemerataan Guru ke Pelosok dan Batas Negeri
Masalah paling klasik yang masih terasa hingga kini adalah distribusi tenaga pengajar. Banyak guru menumpuk di kota, sementara wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu kekurangan pendidik berkualifikasi.
Rudy menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh pelajar, baik di kota besar maupun kampung pesisir, mendapatkan kualitas pengajaran yang setara.
“Langkah pemerataan ini dinilai krusial agar seluruh anak didik di Kalimantan Timur mendapatkan hak pengajaran dengan kualitas yang seragam tanpa memandang lokasi tempat tinggal,” ungkapnya.
Pemerintah pun merencanakan penempatan tenaga pendidik baru secara strategis untuk menutup celah disparitas.
Perlindungan Guru: Kerja Sama Pemerintah dan Kepolisian
Rudy juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi guru, terutama terkait dinamika di lingkungan sekolah.
Ia menjelaskan adanya kerja sama antara Mendikdasmen dan Kapolri dalam penerapan pendekatan restorative justice atas persoalan hukum yang melibatkan guru.
“Kolaborasi lintas lembaga di tingkat pusat tersebut menyepakati penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani persoalan hukum yang terjadi selama proses belajar mengajar,” ujarnya.
Langkah ini dianggap sebagai jaring pengaman agar guru dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut atau tekanan berlebihan.
PGRI Turun Gunung: Prioritaskan Perlindungan dan Pendampingan
Dukungan terhadap upaya pemerintah datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim. Ketua PGRI Kaltim, Prof. Yonathan Palinggi, menegaskan bahwa profesi guru wajib dilindungi dan disejahterakan.
“Guru harus bisa fokus mengajar tanpa rasa takut, itulah sebabnya kami menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri agar kasus yang menimpa guru diselesaikan secara internal terlebih dahulu,” ujarnya.
PGRI telah menyediakan dua organ penting: LKBH dan Dewan Kehormatan Guru. Keduanya menjadi pintu pertama sebelum kasus menyentuh ranah pidana. Yonathan juga mencontohkan keberhasilan advokasi terhadap kasus di Luwu yang membuat dua guru direhabilitasi nama baiknya oleh Presiden.
Harapannya, dukungan pemerintah daerah dapat terus meningkat, terutama dalam hal insentif dan tunjangan, demi mewujudkan Kaltim sebagai barometer pendidikan nasional. (red)
