BERANDA.CO, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam penyusunan APBD Kaltim 2026 setelah proyeksi pendapatan turun signifikan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pendapatan yang sebelumnya dirancang sebesar Rp21,35 triliun kini diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp15,1 triliun, sehingga terjadi penurunan pendapatan Kaltim lebih dari Rp6,13 triliun.
Kondisi ini memaksa DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap postur anggaran serta menentukan ulang skala prioritas belanja daerah. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa koreksi pendapatan dalam jumlah besar tidak memungkinkan struktur APBD dipertahankan seperti rancangan awal.
“Penyesuaian pendapatan membuat postur APBD 2026 harus disusun ulang. Dari pendapatan awal Rp21,35 triliun, kini hanya sekitar Rp15 triliun. Artinya, ada pengurangan lebih dari Rp6 triliun,” ujar Hasanuddin.
Banggar DPRD dan TAPD saat ini tengah memetakan ulang komposisi anggaran untuk memastikan efisiensi pada seluruh pos belanja. “Hari ini kita membahas efisiensi anggaran 2026. Ada pengurangan sekitar Rp6,13 triliun sekian. Itu tentu mengubah komposisi postur anggaran, makanya kita bahas bersama TAPD,” terangnya.
Pembahasan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari dan dijadwalkan berlanjut di Balikpapan. “Belum selesai hari ini. Mungkin besok (Selasa) kita lanjutkan di Balikpapan, mungkin dua hari, agar BPD kita benar-benar berdampak,” tambahnya.
Salah satu program yang berpotensi menyesuaikan skala adalah Gaspol (Gratis Pol) atau Gratispol. “Termasuk program dari pemerintah yang Gaspol, Gratispol. Kan ada pengurangan juga itu,” ujarnya. Ia juga menyinggung kemungkinan penyesuaian bantuan sosial, termasuk dukungan bagi penjaga masjid. “Mungkin ada yang akan dirasakan, misalnya pemberangkatan atau dukungan bagi penjaga masjid, marbot. Itu mungkin ada yang kurang. Pengurangannya cukup banyak,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan TAPD Kaltim, Sri, menegaskan penurunan pendapatan merupakan dampak langsung dari berkurangnya TKD. “Penyesuaian pendapatan yang kita lakukan itu karena TKD berkurang 6,13 triliun. Jadi pendapatan kita otomatis ikut turun. PAD tetap, tetapi penyesuaian untuk komponen di luar TKD akan dibahas dalam perubahan 2026,” ujarnya.
Sri menyebut Kaltim diperkirakan hanya menerima sekitar Rp3 triliun dari sebelumnya Rp9 triliun untuk pos TKD. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah, termasuk pembangunan infrastruktur. “Otomatis kita tidak punya ruang leluasa untuk membangun infrastruktur. Kita sesuaikan dengan kapasitas yang kita punya,” jelasnya.
Meski terjadi pengurangan anggaran, Sri memastikan sejumlah program prioritas tetap diutamakan, terutama pendidikan gratis. “Program prioritas tetap kita utamakan. Pasti ada belanja lain yang terdampak. Tapi untuk pendidikan gratis aman, insyaallah aman,” katanya. Pemprov juga memastikan program pendidikan gratis untuk mahasiswa semester 1–8 tetap berjalan pada 2026.
Namun beberapa program berbasis bantuan sosial atau berbasis volume dipastikan mengalami penyesuaian, termasuk program Gratis Umrah. “Misalnya gratis umrah. Kalau target tahun ini ratusan, tahun depan mungkin tidak sampai ratusan. Programnya tetap, tapi volumenya dikurangi,” tandasnya. (adv/red)
