BERANDA.CO, Samarinda — Partai Amanat Nasional atau PAN Kaltim belum mengambil sikap final terkait wacana hak angket DPRD Kaltim.
Ketua DPW PAN Kaltim Erwin Izharuddin menegaskan, partainya masih mencermati dinamika yang berkembang, termasuk posisi Fraksi PAN-Nasdem dan perlunya pengawasan gubernur Kaltim secara ketat agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat.
Partai berlambang matahari putih itu memilih menunda penggunaan hak angket di DPRD Kaltim. PAN menilai keputusan menggunakan hak penyelidikan legislatif terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh diambil secara emosional atau sekadar mengikuti dinamika politik yang sedang berkembang.
Sikap hati-hati disampaikan Erwin, ia menyebut akan meminta kader PAN yang duduk di DPRD Kaltim untuk meninjau kembali keputusan terkait dukungan terhadap penggunaan hak angket.
Langkah itu dinilai penting karena Fraksi PAN-Nasdem disebut belum menggelar pembahasan resmi mengenai penggunaan hak angket tersebut.
“Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai, bola panasnya nanti malah ke kita juga. Kita tidak mau latah. Dalam pengambilan keputusan yang cukup strategis, harus dilakukan dengan pikiran yang tenang,” katanya, Selasa, 5 Mei 2026.
Erwin menjelaskan, pembahasan di internal partai juga belum dilakukan secara mendalam. Karena itu, ia belum ingin PAN mengambil posisi final sebelum substansi persoalan benar-benar dipahami.
“Sejauh ini sih belum ada pembahasan. Biasanya, kalau sudah dilakukan pembahasan, mereka langsung lapor ke saya,” terangnya.
Menurut Erwin, dirinya masih mempelajari informasi yang berkembang, termasuk menelaah akar persoalan dari gejolak politik yang terjadi saat ini. Ia menegaskan, PAN harus mengambil keputusan secara mandiri dan tidak berada dalam tekanan atau intervensi pihak mana pun.
“Kita kan tidak boleh ikut-ikutan. Kita tetap pada jalur yang sudah ada: PAN sebagai partai yang dekat dengan masyarakat dan selalu bantu rakyat. Jadi, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan juga dampak kepada masyarakat,” ucapnya.
Meski belum mengambil sikap final soal hak angket, Erwin meminta kader PAN di DPRD Kaltim tetap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Ia menilai setiap kebijakan eksekutif harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Terlebih, Kaltim saat ini berada dalam kondisi defisit anggaran sehingga keputusan pemerintah daerah perlu diawasi lebih cermat.
Erwin menekankan, kebijakan gubernur dan wakil gubernur tidak boleh menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Karena itu, legislator PAN diminta tidak asal menyetujui kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Ia juga menyebut arahan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sudah jelas bahwa PAN harus berada di jalur kepentingan masyarakat. Bagi Erwin, kesejahteraan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan politik partai.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan asal menyetujui. Kalau memang tidak berpihak pada masyarakat, lebih baik tidak disetujui. Perintah kan sudah jelas. Jadi, hanya itu yang kita laksanakan,” tandasnya. (red)
