BERANDA.CO, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, menyoroti penertiban kios pengisian bahan bakar mini atau pertamini di Samarinda dan menekankan perlunya peningkatan sarana dan prasarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Sutomo mengakui bahwa pertamini awalnya membantu masyarakat mengatasi antrean panjang di SPBU. Namun, ia berharap Pemerintah Kota Samarinda juga memikirkan solusi untuk mengatur dan mengawasi pertamini ini. Sebagai ibu kota, Samarinda harus menjaga ketertiban.
“Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang SPBU. Mudah-mudahan Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusinya. Dukungan kami, Samarinda sebagai ibu kota harus tertib,” kata Sutomo
Selain itu, penertiban pertamini juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Sutomo mencatat bahwa ada kasus di mana BBM bersubsidi digunakan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak.
Sutomo menyoroti peran SKK Migas yang memiliki data penggunaan BBM untuk berbagai daerah termasuk Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Data ini seharusnya menjadi pedoman dalam penyaluran BBM bersubsidi, namun terkadang distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.
Anggota DPRD ini mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional untuk menerapkan kartu pengisian BBM. Penerapan kartu pengisian (fuel card) dianggap sebagai langkah positif untuk menertibkan distribusi BBM dan mengatasi masalah antrean panjang di SPBU.
“Fuel card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya,” tuturnya.
Sutomo mengingatkan bahwa antrean panjang di SPBU dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan BBM, selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Dia berharap agar penerapan fuel card segera direalisasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian. Tujuan utama adalah memastikan ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda sesuai dengan kebutuhan.
“Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
