BERANDA.CO, Samarinda — Program penataan kawasan kumuh yang tengah dirancang Pemerintah Kota Samarinda mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Samarinda. Ketua Komisi, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilik lahan di wilayah sasaran, menjadi faktor krusial keberhasilan program ini.
Menurut Deni, program penataan permukiman sudah dirancang sejak awal dan direncanakan berjalan bertahap, namun dukungan warga menjadi syarat mutlak agar pelaksanaannya tidak menemui jalan buntu.
“Menata kawasan kumuh ini memang sudah ada sejak awal, dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat,” ucap Deni baru-baru ini di Samarinda.
Ia menekankan pentingnya pendekatan sosial sebelum program dimulai, termasuk memastikan kesiapan warga untuk menghadapi perubahan, termasuk kemungkinan relokasi. Menurutnya, tanpa kesepakatan bersama, proses ini akan sulit berjalan.
“Kesepakatan bersama dan dukungan dari masyarakat menjadi kunci. Tanpa dukungan tersebut, proses ini sulit untuk terlaksana,” tambahnya.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi Pemkot untuk mengurangi kawasan tidak layak huni sekaligus membenahi tata kota secara menyeluruh, sejalan dengan visi Wali Kota dalam membentuk lingkungan kota yang lebih tertata dan sehat.
Deni menyebutkan bahwa tahun ini, pemerintah menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 7 hektar dari total 75 hektar yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, intervensi langsung pemerintah dibatasi hanya pada radius 10 meter dari jalan utama, sesuai regulasi.
“Semua ini dilakukan secara bertahap, sesuai kesiapan masyarakat dan kemampuan pemerintah,” tandas Deni. (red)
