BERANDA.CO, Samarinda – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dr Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Salah satu inisiatif yang tengah dijalankan adalah pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) sesuai dengan standar. Mereka menargetkan hingga tahun 2024, akan ada 150 PKB yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kaltim.
“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) sesuai dengan standar. Kami menargetkan hingga tahun 2024, ada 150 PKB yang dilakukan di seluruh Kaltim,” kata dr Jaya Mualimin.
Pelayanan kesehatan bergerak merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sulit mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaya menjelaskan bahwa pelayanan ini melibatkan tenaga kesehatan profesional dan peralatan medis yang memadai, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan upaya pencegahan penyakit.
“Melalui pelayanan kesehatan bergerak, kami ingin memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan mencegah penyakit,” tutur Jaya.
Selain PKB, pihaknya juga mendorong kabupaten dan kota di Kaltim untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100 persen intervensi keluarga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan keluarga melalui pendekatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Mereka berharap hingga tahun 2024, seluruh kabupaten dan kota di Kaltim telah berhasil menjalankan PIS-PK dengan 100 persen intervensi keluarga.
Menurut Jaya, program ini sangat penting karena dapat membantu mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan keluarga secara komprehensif dan berkelanjutan. Pihaknya juga terus memperkuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar.
Salah satu indikator keberhasilan adalah rasio rujukan non-spesialis yang harus tetap rendah, kurang dari dua persen. Hal ini menggambarkan seberapa baik FKTP dapat menangani kasus-kasus kesehatan yang tidak memerlukan spesialisasi, sehingga masyarakat dapat menerima perawatan yang sesuai tanpa harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. “Rasio rujukan non spesialistik ini menggambarkan seberapa baik FKTP dapat menangani kasus-kasus kesehatan yang tidak memerlukan spesialisasi,” tanda dr Jaya Mualimin. (adv)
