BERANDA.CO, Samarinda – Di tengah penghematan belanja daerah, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian publik setelah muncul kabar pembelian SUV hybrid 3.000 cc senilai Rp8,5 miliar. Keputusan ini jelas memantik beragam perdebatan antara kebutuhan operasional dan sensitivitas anggaran.
Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan langkah impulsif, melainkan hasil pertimbangan kebutuhan kedinasan yang kompleks di wilayah dengan karakter geografis ekstrem.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.
Provinsi Kalimantan Timur memang dikenal dengan bentang alam yang tidak selalu ramah bagi kendaraan standar. Jalur berlumpur, jalan berbatu, hingga akses pedalaman yang menantang menjadi realitas harian bagi pejabat yang harus turun langsung meninjau proyek strategis.
Sri Wahyuni menekankan bahwa kendaraan operasional tersebut bukan simbol kemewahan, melainkan alat kerja. Menurutnya, efektivitas pengawasan pembangunan dan konektivitas antarwilayah menuntut mobilitas yang tidak boleh terhambat persoalan teknis.
“Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim telah menjelaskan bahwa pengadaan SUV hybrid bermesin 3.000 cc tersebut tetap mengacu pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang. Kendati Tahun Anggaran 2025 sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas, pembelian untuk pimpinan daerah disebut sebagai pengecualian proporsional demi mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
Namun di sisi lain, kritik terus bergulir. Kelompok masyarakat sipil seperti Pokja 30 dan sejumlah anggota DPRD Kaltim mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut di tengah komitmen penghematan anggaran untuk 3,7 juta warga Kaltim.
Perdebatan ini pada akhirnya menempatkan publik pada dua sudut pandang: antara simbol penghematan fiskal dan kebutuhan mobilitas di daerah dengan karakter geografis berat. Pemerintah daerah berargumen bahwa percepatan pembangunan membutuhkan dukungan transportasi yang memadai.
“Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini dilakukan demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap efisien, meskipun harus menembus medan sulit,” tandas Sri Wahyuni. (red)
