BERANDA.CO – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin meminta hak istimewa untuk ASN lokal untuk mengisi formasi kepegawaian di IKN Nusantara. Politisi Partai Golkar ini menegaskan Badan Otorita IKN wajib menyediakan ASN lokal agar masyarakat Kaltim tak hanya jadi penonton. “Dengan dapat berkiprah di instansi Pemerintahan Pusat, mereka secara tidak langsung juga turut membangun daerah, terutama di Sepaku, PPU,” katanya.
Kata M Udin, Komisi I DPRD Kaltim meminta persentase 40 persen dari total formasi ASN di IKN Nusantara. Jika informasi dari pemetaan formasi yang dibutuhkan tidak dilakukan, maka sama saja dengan wacana tanpa aksi. “Badan Otorita IKN Nusantara kami minta untuk dapat memetakan kebutuhan ASN, terutama bagi warga lokal,” ujarnya.
Menurut M Udin, kebutuhan ASN warga lokal harus diperhatikan. Makanya, Badan Otorita IKN Nusantara wajib menyediakan informasi tentang apa saja formasi yang dibutuhkan. “Meskipun Badan Otorita IKN Nusantara telah menyampaikan akan ada slot untuk ASN lokal, tapi kalau tidak diinformasikan secara terbuka dan terkoordinasi dengan pemerintah lokal sama saja hanya wacana belaka,” ucapnya.
M Udin tak menampik, kebutuhan ASN di IKN Nusnatara nanti akan didominasi oleh ASN pusat yang akan pindah setelah pembangunan IKN Nusnatara rampung. “Sekitar 60 persen ASN dari pusat yang nantinya pindah, itu tetap kita butuhkan karena mereka yang sudah berpengalaman selama ini. Tetapi setidaknya sekitar 40 persen berasal dari masyarakat lokal,” pintanya.
Selain itu, M Udin menyuarakan hal itu agar dikemudian hari tidak timbul konflik kesenjangan yang berpotensi adanya kecemburuan sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. “Makanya hindari hal itu terjadi. Kmai harapkan apa yang telah disuarakan dapat terwujud,” tutupnya. (adv)
