BERANDA.CO, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi mencairkan dana Program Pendidikan “Gratispol” senilai Rp44.153.600.000 untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Benua Etam.
Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim menuju Generasi Emas 2045.
“Dana Gratispol ini adalah investasi strategis kita untuk memastikan akses pendidikan berkualitas demi mewujudkan Generasi Emas Kaltim. Saya instruksikan agar dana ini digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran, terutama untuk membantu meringankan biaya kuliah mahasiswa,” tegas Rudy Mas’ud.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel, serta mengingatkan agar setiap rupiah digunakan sesuai peruntukannya.
Proses Cepat dan Akuntabel
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, memastikan bahwa seluruh proses administrasi telah diselesaikan tanpa kendala.
“SP2D sudah kami terbitkan pada tanggal 12 November 2025, hanya satu jam setelah pengajuan SPM dari Biro Kesra. Ini bukti komitmen Pemprov untuk mempercepat manfaat program bagi mahasiswa,” ujarnya.
Rincian Alokasi Dana Gratispol untuk PTN Kaltim
Total dana sebesar Rp44,15 miliar disalurkan kepada tujuh perguruan tinggi negeri di Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:
- Universitas Mulawarman (Unmul): Rp22.454.300.000
- Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): Rp6.382.100.000
- UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): Rp4.898.600.000
- Institut Teknologi Kalimantan (ITK): Rp4.680.500.000
- Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda: Rp3.562.940.000
- Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba): Rp1.570.360.000
- Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani): Rp604.800.000
Dana untuk Perguruan Tinggi Swasta Menyusul
Rudy Mas’ud juga menyampaikan bahwa pencairan dana Gratispol untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akan dilakukan setelah seluruh kelengkapan administrasi terpenuhi sesuai prosedur hibah daerah.
Pemprov melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tengah menunggu berkas lengkap dari masing-masing institusi swasta agar proses verifikasi dan pencairan dapat segera dilakukan.
“Kami berharap pihak kampus segera memastikan kelengkapan dokumen agar proses penyaluran ke PTS bisa dipercepat. Semua harus sesuai aturan dan akuntabel,” terangnya.
Instruksi kepada PTN: Segera Realisasikan untuk Mahasiswa
Ketua DPD Partai Golkar Kaltim ini juga mengimbau seluruh pimpinan perguruan tinggi penerima hibah agar segera memeriksa rekening kampus masing-masing. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus langsung dimanfaatkan untuk membantu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang berhak menerima manfaat program.
“Dana ini hadir untuk meringankan beban kuliah mahasiswa kita. Jangan sampai ada yang tertunda hanya karena masalah administrasi,” tandasnya. (red)
