spot_img

Fiskal 2026 Aman? Ketua DPRD Pastikan Program Pendidikan Kaltim Tetap Jadi Fokus

Banner-DPRD-Kaltim-2025

BERANDA.CO, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memastikan kondisi fiskal daerah tetap kuat meski alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan. Ia menegaskan bahwa prioritas sektor pendidikan tetap aman.

Hasanuddin mengungkapkan bahwa posisi fiskal daerah masih stabil dan mampu menopang program unggulan pemerintah provinsi, khususnya Program Gratispol Pendidikan.

“Kesiapan fiskal kita cukup, meskipun ada pemangkasan dana Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat,” katanya di Samarinda.

Program Gratispol tetap menjadi prioritas meski kebutuhan anggarannya melonjak signifikan dari sekitar Rp200 miliar menjadi kurang lebih Rp1,4 triliun dalam struktur APBD 2026. Hasanuddin memastikan lonjakan tersebut sudah dipetakan sejak awal sehingga tidak mengganggu program pembangunan lainnya.

BACA JUGA  Berau Ditetapkan Klaster Eco-Wisata, Syarifatul Sya’diah: Infrastruktur Harus Siap

“Program pemerintah tetap optimis. Gratispol itu prioritas dan tentu akan kami dukung,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Meski penurunan TKD menyebabkan pendapatan daerah turun dari proyeksi awal Rp21,3 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun, Hasanuddin memastikan bahwa anggaran tersebut masih cukup memadai untuk menopang agenda besar pemerintah daerah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan program pelayanan publik lainnya.

“Program prioritas tetap aman. Kebutuhannya sudah dipetakan sejak awal,” tutur Hasanuddin.

Ia menambahkan, DPRD menargetkan penetapan APBD dilakukan pada akhir November 2025 agar pelaksanaan program dapat dimulai lebih cepat. Menurutnya, percepatan penetapan anggaran menjadi langkah penting untuk menghindari keterlambatan administrasi belanja daerah.

“APBD Kaltim itu sekitar Rp15 triliun sekian. DPRD menargetkan rapat paripurna penetapan anggaran dilakukan pada akhir November 2025 agar pemerintah dapat memulai pelaksanaan program lebih awal dan tidak menunda proses administrasi belanja daerah,” tegasnya.

BACA JUGA  Syarifatul Syadiah: Dana RT Harus Sesuai SOP, Jangan Sampai Jadi Masalah Hukum

Hasanuddin juga menekankan bahwa efisiensi akan dilakukan pada sektor nonprioritas, sementara program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi fokus utama. Gratispol, sebagai program unggulan, disebut akan mendapatkan perhatian penuh dari DPRD.

“Program Gratispol ini akan terus kami kawal agar benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim dan tidak sekadar menjadi program rutin tahunan,” tandasnya. (adv/red)

Facebook Comments Box

  Yuk gabung ke Chanel WhatsApp Beranda.co!

spot_img

Baca Juga

Artikel Terkait

google-site-verification=2BD9weAnZwEeg5aPSMuk5688uWcb6MUgj2-ZBLtOHog