BERANDA.CO, Samarinda – Musibah tenggelamnya feri Muchlisa di Teluk Balikpapan pada Senin sore (5/5/2025) lalu menjadi perhatian tajam publik dan parlemen daerah. Insiden yang terjadi hanya sekitar 200 meter dari pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara ini menewaskan dua orang korban anak buah kapal (ABK) yang ditemukan di dalam badan kapal yang telah karam.
Menanggapi tragedi ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyebutnya sebagai “alarm keras” atas kelalaian dalam sistem keselamatan transportasi laut di wilayah itu.
“Kejadian ini sebagai peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran di Kalimantan Timur,” ujar Reza.
Politikus Gerindra itu menyampaikan belasungkawa mendalam bagi para korban dan keluarganya. Ia mendesak agar Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kalimantan Timur segera melakukan langkah konkret untuk mencegah tragedi serupa.
Lebih jauh, Reza menekankan pentingnya investigasi menyeluruh terhadap penyebab tenggelamnya kapal feri tersebut. Berdasarkan informasi awal, kapal diduga mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sebelum akhirnya karam. Namun, Reza menyoroti pula adanya kemungkinan kelalaian manusia dan buruknya kondisi teknis kapal sebagai faktor utama.
“Kita belum tahu faktor pasti. Bisa jadi human error dari awak kapal, atau kondisi fisik kapal yang tidak layak. Kita butuh investigasi menyeluruh dari sisi pelabuhan, armada kapal, dan kru di dalamnya,” katanya.
Reza yang mengaku kerap menggunakan feri Muchlisa dalam aktivitasnya, menganggap insiden ini sebagai pelajaran penting bagi semua pihak, terutama para pemangku kepentingan dalam pengawasan regulasi. Ia menegaskan perlunya audit rutin dan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan armada kapal penyeberangan.
“Saya sendiri sering menggunakan feri itu. Ini menjadi pelajaran penting, bukan hanya bagi operator kapal, tapi juga pengawas regulasi. Jangan sampai kita hanya reaktif saat musibah sudah terjadi,” tambahnya.
Penegasan akhir Reza adalah desakan agar pemerintah tidak menunggu korban berikutnya untuk bertindak. Menurutnya, semua moda transportasi di Kalimantan Timur harus memiliki standar keselamatan tinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Kalau perlu, audit menyeluruh. Kita ingin semua jalur transportasi di Kalimantan Timur memiliki standar keselamatan yang tinggi,” tutupnya. (red/adv)
