B
ERANDA.CO, Kutai Kartanegara – Dua anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi dan Abdul Rakhman Bolong, tinjau langsung lokasi bencana longsor di Kilometer 28, Jalan Poros Samarinda–Balikpapan, Kamis (29/5/2025). Keduanya menyaksikan sendiri dampak kerusakan yang parah akibat longsor yang menerjang permukiman warga.
Bersama perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) Kaltim, Reza—yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim—menggelar dialog intens dengan warga terdampak. Di tengah jalan yang nyaris putus dan rumah-rumah porak-poranda, ia mengungkapkan keprihatinan atas musibah tersebut.
“Sekitar 20 rumah rusak berat, bahkan satu masjid yang jadi pusat ibadah warga juga ikut roboh. Ini bukan hanya soal jalan, tapi juga soal kehidupan warga yang terguncang,” ujar Reza.
Pihak BPPJN menjelaskan bahwa langkah darurat telah dilakukan, yakni dengan membangun jalan alternatif untuk menjaga konektivitas antara Samarinda dan Balikpapan. “Perbaikan permanen masih dalam tahap perencanaan. Saat ini kami bangun jalan sementara dulu agar lalu lintas tetap berjalan,” kata salah satu pejabat BPPJN.
Namun lebih dari sekadar infrastruktur, jeritan warga terdampak menggema. Nurhayati, Kepala Dusun Tani Jaya di Desa Batuah, menggambarkan kondisi memilukan yang mereka alami.
“Ada 21 rumah terdampak. Sepuluh di antaranya sudah runtuh, sepuluh lainnya tidak bisa ditempati. Masjid kami pun sudah roboh. Warga mengungsi,” tutur Nurhayati dengan mata berkaca.
Ia menambahkan bahwa lahan relokasi sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, dan warga hanya berharap realisasi pembangunan rumah pengganti bisa segera dilakukan. “Kami mohon segera dibangunkan rumah baru. Dinas Perkim sudah punya rencana, dan kami siap relokasi,” ujarnya.
Menutup kunjungan yang sarat emosi itu, Reza menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi dan pusat untuk mempercepat proses pemulihan.
“Kita ingin semua pihak bersinergi agar warga Batuah tidak terlalu lama menanggung derita,” tegasnya.
Abdul Rakhman Bolong pun menambahkan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh setengah hati. “Jangan hanya jalan yang diperbaiki. Hidup warga harus jadi prioritas. Mereka kehilangan rumah, akses, bahkan tempat ibadah. Pemerintah wajib hadir penuh,” pungkasnya. (adv/red)
