BERANDA.CO, Samarinda — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan jalan penghubung antar daerah di wilayah perbatasan, khususnya di Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Kubar-Mahulu).
Apansyah menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama Pemprov Kaltim, demi mengangkat taraf hidup masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Prioritas pembangunan harus diarahkan ke wilayah yang tertinggal, seperti Kubar dan Mahulu. Jangan lagi hanya fokus di kawasan padat. Banyak desa yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan yang layak,” tegasnya di Samarinda.
Ia menambahkan bahwa akses jalan yang baik bukan hanya soal mobilitas, tapi menyangkut hak dasar masyarakat terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki, apalagi saat musim hujan, berdampak besar terhadap aktivitas warga.
“Ketika jalan rusak dan akses terbatas, ini sangat mengganggu mobilitas masyarakat yang bergantung pada jalan untuk berdagang, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bahkan sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
“Terlebih saat musim hujan, jalan yang rusak bisa berbulan-bulan tidak tersentuh perbaikan. Akibatnya, warga yang bergantung pada jalan itu sangat dirugikan,” tambah Apansyah.
Ia mendorong agar Pemprov Kaltim segera menyusun langkah strategis, termasuk alokasi anggaran dan pelibatan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan jalan di perbatasan.
Lebih jauh, Apansyah mengajak semua elemen, baik legislatif maupun eksekutif, untuk bersatu mendukung pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa warga daerah terpencil juga punya hak yang sama untuk menikmati pembangunan, seperti halnya warga di pusat kota.
“Kita harus berhenti membuat perbatasan hanya jadi simbol. Mari wujudkan keadilan pembangunan yang nyata. Masyarakat di perbatasan berhak merasakan manfaat dari anggaran daerah,” pungkasnya. (adv/red)
